Jakarta,hariandialog.co.id.– Tim Penyidik Pidus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang dikomandoi Aspidsus Syarief Sulaeman Nahdi, pada Kamis (23/1/2025) memeriksa dan memintai keterangan Waliko Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto terkait perkara dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang merugikan negara dalam hal ini Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah yang ditaksir ratusan miliar. Selain memeriksa Uus Kuswanto,juga diperiksa keterangan 9 orang saksi lainnya.
Soal Adanya Keterkaitan Masih Rana Penyidikan
Terkait diperiksanya Walikota Jakbar, Uus Kuswanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tersebut, Aspidsus Kejati DK Jakarta, Syarief Sulaeman Nahdi dalam menjawan Wa Dialog, mengenai apakah ada irisan (keterkaitan) sehingga sang Walikota itu diperiksa? Mantan Kajari Jaksel tersebut mengatakan, yah pasti ada keterkaitan. “Namun hal tersebut belum bisa diungkapkan ke publik karena masih dalam ranah penyidikan,” tukasnya.
Perlu diberitahukan, selain memeriksa Uus Kuswanto sebagai saksi, pada Kamis (23/1/2025), jugapadahari yang bersamaan diperiksa 8 orang saksi lainnya, seperti;Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT. Karya Mitra Seraya, Direktur PT. Acces Lintas Solusi, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.
“Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” ungkap Kasi Penkum.
Ditetapkan Tiga Tersangka
Dalam dugaan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tersebut, penyidik Pidsus Kejati DK Jakarta, telah menetapkan dan melakukan penahanan kepada tiga orang tersangka, pada awal Januari 2025.
Ketiga tersangka tersebut yalah; IHW (Iwan Henry Wardana-red) selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, MFH (Mohammad Fahirza Maulana-red) selaku Plt Kabid Pemamfaatan Dinas Kebudayaan (keduanya dilakukan penahan pada Senin 6-1-2025), dan tersangka GAR yang merupakan Event OIrganizer (EO) yang ditahan sejak 2 Januari 2025.
Modus Operandi yang Dilakukan
Dugaan korupsi atas penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan pada tahun 2023 tersebut, sumber dana dari APBD, dimana IHW, MFM, dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan Tim EO milik Tersangka GAR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.
Selanjutnya, setelah uang SPJ masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya, kemudian dana ditarik kembali oleh Tersangka GAR untuk dimasukan/ditampung di rekeningnya, guna selanjutnya ditarik dan uangnya diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM.
Ketiga tersangka dikenai sangkaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Het)
About The Author
