Jakarta, hariandialog.co.id.- Percepat kawasan konservasi di
Indonesia, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) bersama Direktorat
Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Universitas Indonesia
(UI) menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengajak
semua stakeholders yang hadir agar terus menguatkan komitmen untuk
mendorong implementasi BLUD Kawasan Konservasi. “Dorongan ini untuk
dapat mengejar target Kawasan Konservasi yang sudah ditargetkan
Pemerintah Indonesia pada 2030 seluas 32,5 juta hektare atau sebesar
10% dari luas perairan Indonesia,” kata Fatoni saat peluncuran buku
tersebut di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta., Selasa (29-11-2022).
Penerapan BLUD Kawasan Konservasi ini diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan
seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan menerapkan BLUD
diharapkan dapat mendorong pengelolaan Kawasan Konservasi untuk
mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Pedoman penyusunan dokumen administratif penerapan BLUD
Kawasan Konservasi disusun untuk membantu Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Kawasan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam
menerapkan BLUD. Penerapan BLUD Kawasan Konservasi diharapkan dapat
mendorong pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih efektif,
efisien, ekonomis, fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangan
yang sehat, untuk mewujudkan kemandirian keuangan, meningkatkan
kinerja pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pedoman ini menjelaskan mengenai tata cara penyusunan
dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD,
sehingga dalam implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dokumen administratif meliputi, surat pernyataan
kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana
strategis (renstra) kemudian standar pelayanan minimal (SPM).
Termasuk laporan keuangan atau prognosis/proyeksi
keuangan; dan laporan audit terakhir/pernyataan bersedia untuk diaudit
oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Kegiatan launching ini dihadiri
Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagi Agus Fatoni, Dirjen Pengelolaan
Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Direktur BUMD, BLUD dan Barang
Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Santosa.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Firdaus Agung Kunto
Kurniawan, Dekan FIA UI Chandra Wijaya, dan Kepala LPPSP FISIP UI Ummi
Salamah. Termasuk Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Kepala Biro
Perekonomian Provinsi se-Indonesia. (sindo/pitta).
