Jakarta, hariandialog.co.id.– – Keberadaan sejumlah pagar laut tanpa
izin menjadi polemik hari-hari ini. Pagar laut tersebut yakni di
perairan Bekasi, Jawa Barat, dan di perairan Kabupaten Tangerang,
Banten.
Selain sama-sama ilegal, kedua pembatas segara itu juga
berdampak buruk bagi masyarakat, terutama nelayan.
Di perairan Bekasi, pagar laut sepanjang dua kilometer
dengan lebar area 70 meter itu membentang di perairan di Desa
Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar
laut dari ribuan bambu itu membentuk garis panjang menyerupai tanggul,
dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.
Adapun pagar laut tersebut didirikan hasil kerja sama
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat dengan PT Tunas Ruang
Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).
Fungsinya untuk penataan alur pelabuhan Pelabuhan Pendaratan Ikan
(PPI) Paljaya yang sedang dibangun.
Sedangkan di perairan Tangerang, pagar laut berupa jajaran
bambu ditancapkan di lepas pantai sepanjang 30,16 kilometer dan
melintasi 16 desa di enam kecamatan. Terbentang di tiga desa di
Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Kemiri serta di Kecamatan Pakuhaji,
empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri dan dua
desa di Kecamatan Teluknaga.
Belakangan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengklaim
merekalah yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di
perairan itu. Koordinator JRP Sandi Martapraja mengaku masyarakat
sekitar ikut membangun. Sandi menyebutkan pagar laut itu berguna untuk
mencegah abrasi. “Pagar laut yang membentang di pesisir utara
Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh
masyarakat,” kata Sandi di Tangerang, Banten pada Sabtu, 11 Januari
2025 seperti diberitakan Antara.
Tempo merangkum kesamaan pagar laut Bekasi dan pagar laut Tangerang,
berikut ulasannya:
1. Menyusahkan nelayan setempat
Salah seorang nelayan Tarumajaya, Mitun, 28 tahun mengatakan,
aktivitas masyarakat Tarumajaya sangat terganggu dengan adanya pagar
laut Bekasi. Terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan.
Sebab, sejak pagar bambu itu berdiri, ia dan ratusan nelayan lainnya
jadi kesusahan dalam mencari ikan.
“Terganggu banget, tadinya jalannya ke sana lurus, sekarang jalannya
muter jauh banget. Ya kan ketutup sama pagar itu,” kata Mitun kepada
wartawan di lokasi, Selasa, 14 Januari 2025..
Selain jarak untuk ke tengah laut tempat nelayan mencari
ikan menjadi lebih jauh. Para nelayan juga harus merogoh kocek lebih
dalam untuk biaya bahan bakar perahu mereka. Hal ini membuat Mitun
akhirnya memutuskan beralih profesi sebagai pengantar wisatawan yang
ingin berwisata ke Sungai Jengkem.“Ya mau gimana lagi cari ikannya kan
susah, ketutup sama patok-patok itu. Ya sudah lah, kita berhenti aja
dah. Mending kita nyari pengunjung aja ke Sungai Jengkem, wisata
gitu,” ujarnya.
Di sisi lain, menurut Mitun, ternyata pemerintah setempat
tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap pembangunan pagar bambu
tersebut. Mitun mengatakan, ia dan sejumlah masyarakat sekitar
hanyalah rakyat kecil yang tidak mampu berbuat banyak dengan adanya
pembangunan pagar bambu tersebut. “Enggak ada (sosialisasi), pagar itu
tiba-tiba langsung ada patok begitu. Makanya kita bingung ini asal
usulnya dari siapa gitu,” katanya.
Nasib serupa juga dialami masyarakat pesisir Kabupaten
Tangerang buntut pagar laut. Mereka mengaku selama ini mengalami
kesulitan dalam mencari ikan, setelah adanya pagar bambu yang
terbentang seluas 30,16 kilometer di laut daerahnya tersebut. Pagar
bambu tersebut disebut telah menutup akses lalu lintas para nelayan.
“Saat ini kami melaut malam, kami takut kalau kena pagar itu, nanti
kami diminta ganti. Makanya kami selalu hati-hati banget kalau lewat,”
kata salah satu nelayan di Desa Karang Serang, yang namanya enggan
disebutkan, Jumat, 10 Januari 2025, dikutip Antara.
Menurut dia, keberadaan pemasangan pagar ini membuat
nelayan setempat harus memutari pagar hingga puluhan kilometer sebelum
melarung mencari ikan lain. Hal ini berdampak pada biaya pengeluaran
bahan bakar yang melonjak. Akibatnya pemasukan mereka menurun jauh
seiring membengkaknya pengeluaran.“Kalau isi solar sekarang harus
lebih, misalnya kalau biasanya mau pergi cari ikan itu diisi 5 liter,
sekarang harus dilebihi 2 liter, jadi 7 liter sekali berangkat.
Pemasukan turunlah, turun jauh,” katanya.
Hal itu sejalan dengan temuan Ombudsman Republik
Indonesia yang menyatakan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang
telah merugikan nelayan sekitar.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan
lembaganya memperkirakan keberadaan pagar laut itu menimbulkan
kerugian hingga belasan miliar rupiah. “Total itu Rp 16 miliar lah,
selama ada kasus itu. Potensi kerugiannya segitu,” kata dia melalui
sambungan telepon pada Ahad, 12 Januari 2025.
2. Tak berizin
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan pagar laut di
perairan Bekasi tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Staf Khusus Menteri Kelautan dan
Perikanan Doni Ismanto mengatakan pihaknya belum pernah menerbitkan
PKKPRL untuk kegiatan pemagaran laut tersebut. “KKP belum pernah
menerbitkan PKKPRL untuk pemagaran bambu yang dimaksud,” kata Doni
saat dihubungi di Jakarta pada Selasa, 14 Januari 2025, dikutip dari
Antara.
Dia menyebutkan, pada 19 Desember 2024, Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSSKP) KKP
telah mengirim surat resmi meminta penghentian kegiatan tersebut
karena dinilai belum memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. “Tim PSDKP KKP sudah pulbaket ke lapangan, bahkan pada 19
Desember (2024) lalu sudah kirim surat meminta penghentian kegiatan
tak berizin itu,” ujarnya.
Sama seperti pagar laut Bekasi, pagar laut Tangerang juga
ilegal. Menurut Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup,
Ardiyanto Nugroho, pihaknya tidak menemukan dokumen yang menyatakan
jika pemagaran laut itu sudah berizin. “Kami tidak menemukan atau
belum menemukan dokumen lingkungan baik berupa amdal atau UKL-UPL,
yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas
Lingkungan Hidup di Provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya di
Tangerang, Rabu, 15 Januari 2025.
3. Disegel
Adapun PSDKP KKP telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan
pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi
pada Rabu, 15 Januari 2025. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho
Saksono mengatakan bahwa penyegelan dilakukan karena pagar laut
tersebut tidak mengantongi izin PKKPRL.
“Dulu kami sudah turun ke sini. Tanggal 19 Desember (2024)
sudah kami peringatkan berhenti, urus dulu PKKPRL-nya. Karena itu
menjadi konsen kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu
eskavator masih kerja. Makanya saya putuskan saya segel,” kata Pung
Nugroho di sela meninjau pagar laut itu.
PSDKP KKP juga telah menyegel pagar laut Tangerang. Pung
Nugroho Saksono menjelaskan KKP melakukan langkah penyegelan karena
pemagaran laut itu diduga tidak memiliki izin dasar KKPRL. Dari hasil
wawancara dengan sejumlah nelayan, diketahui penyegelan laut telah
mengganggu mereka. “Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada
PKKPRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP
hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut,”
kata Pung Nugroho.
Penyegelan pagar laut itu, kata dia, sebagai sikap tegas
KKP dalam merespons aduan nelayan setempat dan menegakkan aturan yang
berlaku terkait dengan tata ruang laut. Lebih jauh, Pung menyatakan
penyegelan pemagaran laut itu juga menjalankan Presiden Prabowo
Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan
Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan,” ujar Pung.
“Negara tidak boleh kalah. Kami hadir di sini untuk
melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral,”
kata dia, tulis tempo. (tob-01)
About The Author
