Serang, hariandialog.co.id.- Puncak peringatan Hari Pers Nasional
(HPN) 2026 kembali menegaskan posisi pers sebagai pilar penting
demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik
melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Penanggung Jawab HPN 2026 yang juga Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir,
menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi yang melampaui peran sebagai
industri informasi. Menurutnya, pers merupakan bagian dari fondasi
utama dalam pembangunan nasional yang demokratis.
Dalam acara HPN 2026 di Serang, Banten, Senin (9/2/2026), Munir
menekankan pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama
kerja pers. Ia menilai kode etik menjadi pembatas yang jelas antara
praktik jurnalistik profesional dengan arus informasi bebas yang tidak
memiliki tanggung jawab.
Munir menegaskan, wartawan dituntut menjaga profesionalisme, akurasi,
dan keberimbangan dalam setiap karya jurnalistik. Ia menyebut
kewaspadaan intelektual menjadi kunci agar informasi yang disampaikan
tidak menyesatkan publik. Lebih lanjut, ia menilai kritik pers
terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam kehidupan
demokrasi. Kritik, menurutnya, bukan bentuk serangan, melainkan wujud
kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.
Pers, kata Munir, memiliki peran mengingatkan agar kebijakan publik
tetap berjalan pada jalur yang tepat. Kritik yang disampaikan bukan
untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab
moral terhadap bangsa. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan
pemerintah sejatinya adalah keberhasilan rakyat. Hal tersebut hanya
dapat tercapai apabila kebijakan terbuka terhadap evaluasi serta
perbaikan berkelanjutan.
“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk
cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada
pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan
bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” ujarnya.
Munir menambahkan kritik konstruktif harus dipahami sebagai penguat
demokrasi. Ia menilai bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang
berdaulat, dan hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan informasi
yang jernih, transparan, dan akuntabel. HPN 2026, lanjutnya, menjadi
momentum memperkuat integritas dan keberlanjutan pers Indonesia agar
mampu terus berkontribusi dalam mewujudkan bangsa yang kuat dan
berdaya saing. “Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin
demokrasi, bukan ancaman. Pada akhirnya, bangsa yang kuat membutuhkan
ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan
informasi yang jernih, transparan, serta akuntibe,” ucapnya. (han-01)
About The Author
