By dialog Jakarta, hariandialog.co.id.- Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras
atas pernyataan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyarankan
kantor Tempo yang mendapatkan teror kepala babi untuk memasaknya.
“Kami mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, atas peristiwa
teror kepala babi di kantor Tempo,” ucap Ketua Dewan Nasional SETARA
Institute Hendardi dalam keterangan resminya diterima KBA News, Sabtu,
22 Maret 2025.
Menurutnya dari pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh
‘memasak kepala babi’ yang tergeletak di jalan itu, selain tidak
berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers. Pernyataan tersebut
cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala
Kantor Komunikasi Presiden.
“Untuk itu kami mengingatkan kepada Presiden bahwa pernyataan ini sama
sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian
terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis,” ujarnya.
“Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap
situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak
rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja
jurnalistiknya,” tambahnya.
Kemudian ungkapan yang disampaikan Hasan Nasbi menunjukkan
rendahnya komitmen pemerintah, yang diwakili Kantor Komunikasi
Kepresidenan, terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.
Dia menyayangkan bukannya menyampaikan, sikap keprihatinan terhadap
teror itu justru seakan mendukung tindakan teror tersebut.
“Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan
Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” imbuhnya.
Dengan sikap tersebut, nampak Hasan Nasbi tidak cukup patut secara
etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat.
Apalagi, kata Hendardi, peristiwa penghapusan cuitannya sendiri di
akun X tentang RUU TNI sudah lebih dari cukup untuk mengevaluasi
kinerja Hasan Nasbi sebagai ujung tombak komunikasi Presiden.
“Kami juga prihatin dan bersolidaditas atas teror kepala babi
yang dialami Tempo. Cara-cara teror ini ternyata masih terus digunakan
untuk mengintimidasi kebebasan dan demokrasi. Praktik purba yang
seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan
demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga
pelaku dapat diketahui,” paparnya.
Diketahui Koalisi Masyarakat Sipil tergabung dari Centra
Initiative Al araf, Imparsial Ardimanto, Perhimpunan Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Direktur Eksekutif
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Walhi
Islah, De jure Bhatara Ibnu reza, HRWG Daniel Awigra. (mahar-01).