Jakarta, hariandialog.co.id.- – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menempatkan seorang perwira menengah berinisial Kombes F di tempat khusus (patsus) dalam rangka pemeriksaan internal.
internal.
Hal itu dilakukan seiring berjalannya penyelidikan Bareskrim Polri atas laporan dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar yang diajukan seorang investor warga negara Malaysia.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan penempatan khusus tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal.
“Untuk aspek internal, Divpropam Polri juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan pendalaman. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri terhadap setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
Trunoyudo menegaskan tidak ada perlakuan berbeda terhadap anggota Polri dalam penanganan perkara.
“Polri berkomitmen untuk bertindak tegas dan profesional. Tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata dia.
Penempatan khusus bukan merupakan sanksi, melainkan bagian dari proses pemeriksaan internal yang berjalan seiring dengan penanganan perkara pidana di Bareskrim Polri.
Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi dari Negeri Sembilan Law Firm, menyampaikan apresiasi atas langkah yang telah ditempuh Polri.
“Kami mengapresiasi langkah Divpropam menempatkan yang bersangkutan di tempat khusus, dan kami mencatat penyidik Bareskrim telah memeriksa sejumlah saksi, mendalami dokumen, serta melakukan pengecekan lokasi di Sulawesi Utara. Ini langkah-langkah konkret, bukan sekadar keterangan,” ujar Bagas.
Dia menilai pernyataan Polri mengenai asas persamaan di hadapan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam perkara ini.
“Asas persamaan di hadapan hukum berarti perkara ini diukur dengan alat bukti yang sama seperti perkara warga biasa. Pangkat dan jabatan tidak menambah maupun mengurangi bobot satu lembar bukti transaksi pun. Itu yang kami pegang,” katanya.
Bagas menekankan bahwa pemeriksaan internal dan proses pidana merupakan dua jalur yang berbeda dan tidak saling menggantikan.
“Pemeriksaan internal menyangkut kedisiplinan seorang anggota terhadap institusinya. Tetapi dana klien kami sebesar Rp 58,5 miliar tidak akan kembali melalui jalur itu. Karena itu kami berharap jalur pidana tetap berjalan sampai tuntas, apa pun hasil pemeriksaan internalnya,” ujarnya.
Dia menyampaikan dua harapan prosedural kepada penyidik: penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan secara berkala kepada pelapor, serta digelarnya gelar perkara apabila penyidik menilai alat bukti telah memadai untuk menentukan peningkatan status penanganan.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta tahapan berjalan sebagaimana mestinya, dan kami diberi tahu di tahapan mana perkara ini berada,” katanya.
Bagas menekankan perkara ini tidak dapat dibaca semata sebagai perselisihan antara dua orang, karena menyangkut cara hukum Indonesia memperlakukan modal yang masuk dari luar negeri.
“Klien kami bukan pihak yang sedang berselisih dagang. Ia menempatkan Rp 58,5 miliar di Indonesia, bertahap sepanjang enam bulan, karena percaya dananya dilindungi hukum di negara ini. Ketika timbul masalah, ia tidak pergi ke mana-mana. Dia melapor ke Bareskrim dan tunduk pada prosedur hukum Indonesia. Kepercayaan seperti itu layak dijawab dengan proses yang jelas,” ujarnya.
Menurut dia, yang diperhitungkan pelaku usaha asing sebelum menanamkan modal bukanlah hasil akhir sebuah perkara, melainkan apakah prosesnya dapat diikuti dan diperkirakan.
“Tidak ada investor yang meminta jaminan menang. Yang mereka hitung adalah apakah ketika terjadi sesuatu, tersedia tahapan hukum yang jelas dan bisa diikuti. Itulah yang disebut kepastian hukum, dan hal itulah yang sedang diuji dalam perkara ini,” katanya.
Bagas mencatat perkara ini telah diberitakan media berbahasa Inggris yang dibaca di luar Indonesia. Meski demikian, dia menegaskan pihaknya tidak sedang menempatkan hal tersebut sebagai bentuk tekanan.
“Klien kami tidak meminta perlakuan istimewa karena dia warga negara asing, dan kami tidak akan pernah memintanya. Yang kami minta justru sebaliknya: dia diperlakukan sama persis seperti warga negara Indonesia yang melapor ke Bareskrim, tidak lebih dan tidak kurang,” ujarnya.
Dia menilai justru karena terlapor merupakan anggota Polri, penanganan perkara ini berpotensi menjadi bukti yang paling meyakinkan bagi pelaku usaha di luar negeri.
“Kalau perkara ini ditangani dengan benar, pesannya jauh lebih kuat daripada seribu seminar tentang iklim investasi. Pesannya adalah: di Indonesia, uang Anda dilindungi hukum, siapa pun pihak yang berhadapan dengan Anda,” katanya.
Pihaknya menyatakan akan terus menghormati asas praduga tak bersalah dan tetap menggunakan inisial dalam setiap keterangan publik. Bagas juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Polri atas perhatian terhadap penanganan perkara ini. (cuy/jpnn/tur)
About The Author
