Jakarta, hariandialog.co.id.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar fakta baru terkait kasus dugaan korupsi perizinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tim penyidik KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan temuan dan asal usul uang haram tersebut.
Budi menyatakan tim penyidik mencurigai uang itu mengalir dari berbagai kantor pertanahan tingkat daerah.
“Selain penerimaan uang dari para pemohon layanan, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran Kantah BPN se-Jatim,” ujar Budi kepada wartawan pada Jumat (25/9/2026).
Sita Uang Tunai
Penyidik tidak hanya membawa uang tunai dari lokasi penggeledahan.
Mereka juga mengamankan berbagai dokumen penting dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.
KPK saat ini menelaah dan menganalisis seluruh barang bukti tersebut.
Langkah ini bertujuan melengkapi berkas penyidikan para tersangka yang terlibat.
Sebelum mendatangi Kanwil BPN Jatim, tim penyidik lebih dulu menyisir Kantor BPN Kota Mojokerto.
Lembaga antirasuah ini mengendus benang merah antara wilayah Jawa Timur dengan tersangka utama Lampri.
Lampri sendiri menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN.
Penyidik melihat keterkaitan erat ini mengingat istri Lampri, Yetty Nurbuati Krystianti, memimpin Kantor BPN Kota Mojokerto.
Lacak Aliran Dana
KPK terus melacak aliran dana haram dari daerah yang bermuara ke kantong para pejabat pusat.
Lewat rangkaian penggeledahan ini, lembaga tersebut menargetkan temuan bukti baru demi membongkar tuntas jaringan mafia tanah dan pejabat nakal.
Kasus korupsi ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pertengahan September lalu.
Operasi tersebut membongkar skandal suap pembukaan blokir sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kabupaten Bogor.
PT Summarecon selaku pengelola lahan sengketa menyuap pejabat ATR/BPN agar memuluskan proses perizinan.
Penyidik KPK sukses mengumpulkan total uang tunai sejumlah Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang selama proses penyidikan bergulir.
KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara ini, termasuk Lampri dan Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.
Lima pihak swasta juga mendalangi dan menjadi perantara suap, yakni eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, serta Muhammad Fakhry.
Kini, KPK menahan seluruh tersangka di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK guna menjalani proses hukum lebih lanjut, tulis tribune. (bian-01)
About The Author
