Batu Bara, hariandialog.co.id – Situasi berbeda terlihat di Kabupaten Batu Bara dibandingkan dengan daerah lain, Selasa (02/09).
Aliansi Pergerakan yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda diundang langsung duduk di ruang paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan 12 tuntutan strategis mereka.
Berbeda dari aksi demonstrasi yang marak dilakukan di luar daerah, mahasiswa di Batu Bara justru disambut dengan hangat, bahkan diberi minuman sebelum menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam dialog yang berlangsung kondusif tersebut, tuntutan yang diajukan mencakup beberapa hal penting seperti pengembalian fungsi DPR sebagai rumah rakyat, pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), transparansi dana dan tunjangan anggota DPR/DPRD, hingga penghentian tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran.
Selain itu, Aliansi juga menuntut perlakuan tegas terhadap anggota DPR/DPRD yang melanggar kode etik dan meminta agar transfer dana pusat ke daerah tidak dihentikan.
Tuntutan ini disambut positif oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan penandatanganan Fakta Integritas yang ditandatangani bersama pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD untuk menjaga stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada rakyat Kabupaten Batu Bara.
Keunikan aksi kali ini adalah sikap terbuka DPRD dan suasana dialog yang penuh kedamaian, berbeda dengan fenomena pergerakan mahasiswa di sejumlah daerah lain yang sering berujung bentrokan dan ketegangan.
Peristiwa ini menjadi contoh positif bahwa aspirasi mahasiswa dapat diterima dan dijalankan melalui jalur dialog demokratis tanpa harus melalui aksi yang penuh ketegangan di jalanan.
(R Ramadhan)
