Jakarta, hariandialog.co.id.- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi
Gunadi Sadikin menjelaskan, layananBPJS Kesehatan untuk orang kaya
bukan berarti pemerintah bermaksud membedakan layanan antara golongan
atas dengan yang miskin.
Dia menegaskan, BPJS Kesehatan punya tugas melindungi
seluruh masyarakat Indonesia dalam memberikan layanan tanpa pandang
bulu.Namun, ia menambahkan, layanan kesehatan tersebut ke depan tidak
akan bisa dinikmati secara cuman-cuman, tapi harus sesuai dengan
Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK).
“BPJS Kesehatan itu harus kasih paket dasarnya untuk
seluruh 270 juta rakyat Indonesia, kaya, miskin, tua, muda, Aceh
sampai Merauke, harus, tapi paket dasar. Sekarang yang dikasih itu
paketnya terlalu besar,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui
di Pacific Place, Jakarta, Selasa (29-11-2022) seperti ditulis liput6.
Kendati begitu, ia belum mau merinci isi dari layanan KDK
yang akan jadi dasar layanan di BPJS Kesehatan. Menurut dia, itu akan
disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. “Paket dasar ini
harus yang sesuai dengan kemampuan dari negara. Kalau dia ngasihnya
terlalu tinggi, itu pasti akan defisit terus. Sekarang
hitung-hitungannya itu cash-nya terlalu tinggi, sekarang bagaimana
supaya tetap bisa ngasih layanan bagus? Harusnya paket dasar
seluruhnya, semua orang dapet,” paparnya.
Dalam kasus ini, Budi Gunadi lantas mendorong orang kaya
yang ingin mendapat layanan kesehatan tambahan untuk mencari asuransi
swasta. Itu kemudian akan dikombinasikan dengan BPJS Kesehatan.
“Misalnya cancer kan ada yg namanya bedah, kemoterapi, radioterapi,
sama imonoterapi. Sekarang yang imonoterapi kita blm mampu untik cover
karena terlalu mahal. Itu biarin yang kaya covernya lewat asuransi
swasta tapi yang miskin covernya lewat dibayarin pemerintah,”
tuturMenkes. (yana).
About The Author
