Jakarta, hariandialog.co.id.- — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya
Yudhi Sadewa menegaskan tak perlu ada pertemuan dengan para kepala
daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), untuk
mengurai polemik data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di
bank.
Polemik berawal dari temuan Purbaya soal Rp234 triliun duit
pemda nganggur di bank per September 2025, yang bersumber dari data
Bank Indonesia (BI). Namun, temuan itu dibantah beberapa kepala
daerah. “Enggak (pertemuan dengan kepala daerah), bukan urusan saya
itu. Biar saja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank
sentral,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis
(23/10).
Purbaya menegaskan para gubernur seharusnya bertanya langsung
kepada BI. Ia menekankan data yang dikumpulkan bank sentral itu juga
bersumber dari sejumlah pihak perbankan.
Sang Bendahara Negara bahkan mengingatkan para gubernur
terkait potensi pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada
(gubernur) yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito, tapi di
checking account atau giro. Malah lebih rugi lagi, bunganya lebih
rendah, kan? Kenapa taruh di checking account, di giro kalau gitu?
Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” pesan Purbaya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sampai merilis
beberapa video pernyataan di Instagram @dedimulyadi71 hanya untuk
membantah klaim pemerintah pusat. Dedi bahkan menantang balik Purbaya
untuk membuka data secara transparan agar tak menimbulkan opini
negatif di masyarakat.
Dedi mulanya melakukan cross check kepada Bank BJB, tempat
di mana Pemda Jabar mengklaim menyimpan kasnya selama ini. Pria yang
akrab disapa KDM itu menegaskan tak ada uang nganggur atau deposito
Rp4,17 triliun selayaknya temuan Purbaya.
KDM akhirnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
dan BI pada Rabu (22/10) untuk mengecek temuan uang mengendap. Ia
didampingi Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, di mana
menurutnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp2,62 triliun di
Bank BJB.
Sekda Herman juga menegaskan tidak ada simpanan selain di
Bank BJB. Mendengar klaim tersebut, Dedi mengancam bakal memecat
Herman andai data yang diungkapkan ternyata berbeda dengan catatan
bank sentral. “Ada gak duit Rp4,1 triliun yang deposito? Tidak ada.
Yang ada adalah pelaporan keuangan di 30 September (2025), ada dana
yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun.
Sisanya, dalam bentuk deposito BLUD. Jadi, uang yang diendapkan itu
tidak ada karena uang yang Rp3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk
bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar
listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing,”
jelasnya dalam Instagram @dedimulyadi71 usai bertemu BI.
“Jadi, saya merasa gak enak nih. Soalnya, tadinya mau ada
lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada … Tidak ada pengendapan atau
penyimpanan uang pemerintah provinsi di dana deposito untuk diambil
bunganya,” tegas Dedi Mulyadi.
Bantahan juga datang dari Gubernur Sumatra Utara Bobby
Nasution. Ia menegaskan saldo RKUD milik Pemda Sumut hanya Rp990
miliar.
Sejauh ini, hanya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang
mengamini temuan Menkeu Purbaya. “Beliau (Purbaya) menyampaikan ada
dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank
Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen.
Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya
terjadi lonjakan di akhir tahun,” jelas Pramono di Jakarta Pusat,
Rabu, 22 Oktober 2025.
“Bahkan, Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan
(Purbaya), ‘Tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera
ditransfer’. Jadi, kami bukan mengatakan enggak (membantah temuan
Purbaya), tapi memang betul, 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang
kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir
November dan Desember ini,” tegasnya, tulis cnni. (diah-01)
About The Author
