Jakarta, hariandialog.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran data wajib
pajak, termasuk diantaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga
pejabat negara lainnya.
Menurutnya, sampai saat ini dugaan itu masih dicek kebenarannya.
Pendalaman dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kementerian Keuangan. Ia berharap evaluasi bisa
dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya. “Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di
Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (19-9-2024). “Nanti akan disampaikan
penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” kata dia.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18-9-2024).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email
dll,” ujar Teguh dalam unggahannya tulis cnni.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh
pelaku,” imbuhnya. (nadira-01)
About The Author
