Jakarta, hariandialog.co.id – Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan diminta harus terbuka untuk mengungkapkan perusahaan mana, serta siapa saja pemiliknya?. “Jangan ditutup-tutupi, semua harus terbuka dan transparan. Sampaikan kepada Masyarakat luas,” kata Direktur Walhi Sumatera Utara Rianda Purba.
Walau pahit bila tidak ada ketersinggungan kebijakan setelah menjabat menjadi Menteri di Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto, harus berani dan jujur bicara apa adanya mengenai keterkaitan perusahaan mana saja yang menjadi pemicu hadirnya banjir bandang dan tanah longsor baik di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh dan Sumatera Barat.
Walhi Sumut menyebutkan baru ada empat Perusahaan yang menjadi penyumbang atau berkontribusi memperparah banjir dan tanah longsor diantaranya DPT Agincourt Resources, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), PTPN III, PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba menegaskan mendesak keterbukaan informasi menyangkut perusahaan yang merusak lingkungan. “Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan harus membuka identitas perusahaan, baik yang izinnya dicabut maupun yang masih dalam proses hukum. Kalau tidak dibuka, masyarakat tidak bisa turut mengawasi apakah perusahaan-perusahaan itu masih beroperasi dan terus merusak lingkungan atau hutan,” kata Rianda, Rabu, 10 Desember 2025.
Menteri Lingkungan Hidup serta Menteri Kehutanan segera mempublikasikan seluruh nama perusahaan yang diduga memperparah banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Memang dari sisi kehutanan, Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan timnya menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum di Sumatera Utara. Namun lagi-lagi, kata dia, daftar lengkap perusahaan tersebut belum diumumkan. Pemerintah beralasan penegakan hukum masih berjalan.
Rianda menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk menutup informasi. Ia menyoroti potensi kepentingan di balik sikap tertutup pemerintah. “Sikap yang tidak transparan ini menimbulkan ketidakpastian dan rentan memicu praktik negatif, seperti pemerasan atau penyuapan agar identitas perusahaan tidak dipublikasikan, dihapus dari daftar, bahkan diganti dengan perusahaan lain. Karena itu WALHI Sumut patut menduga ada ‘transaksi’ di balik ketidaktransparanan ini,” ujar Rianda.
WALHI menegaskan bahwa banjir bandang tidak bisa dilihat semata-mata sebagai akibat kayu yang terbawa arus. “Kayu-kayu itu adalah bukti lapangan bahwa deforestasi terjadi. Ini bukan fenomena baru, tetapi akumulasi dari buruknya tata kelola hutan termasuk pengawasan dipertanyakan,” tegas Rianda, tulis mi.
Walhi Sumut juga menyatakan ekosistem Batang Toru di Sumut sedang berada dalam kondisi darurat ekologis yang mengarah pada ekosida. Walhi menyatakan itu setelah memetakan alih fungsi hutan seluas 10.795,31 hektare di Batang Toru oleh aktivitas tujuh Perusahaan yang dilakukan oleh PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan seluas 646,08 hektare; PT North Sumatera Hydro Energy Tapanuli Selatan 330 hektare; PT Sago Nauli Plantation Tapanuli Tengah ±300 hektare; PT Sarulla Operation Limited Pembangkit Listrik Panas Bumi Tapanuli Utara sekitar 125,23 hektare; PT Toba Pulp Lestari ±5.000 hektare; PTPN III 4.372,02 hektare di dua lokasi yakni Kebun Batang Toru dan Kebun Hapesong Tapanuli Selatan; serta Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro Pahae Julu Tapanuli Utara sekitar 22,8 hektare.
“Walhi memakai asumsi dalam tiap hektare ada 500 batang pohon. Dengan luas hutan yang dibuka oleh ketujuh perusahaan tersebut, diperkirakan 5,4 juta pohon telah hilang ditebang dalam kurun sepuluh tahun terakhir,” kata Rianda Purba kepada Tempo, Jumat 5 Desember 2025.
Walhi, kata Rianda, menilai deforestasi itu mencerminkan perubahan ruang yang tidak bisa lagi diperlakukan sebagai ‘dampak wajar’ pembangunan. Pun tidak sekadar dampak cuaca ekstrem. Rincian data tersebut. Rianda menambahkan, menunjukkan alih fungsi terjadi secara menumpuk di lebih dari satu titik. Artinya, bencana bukanlah kasus yang berdiri sendiri.
Data Walhi juga mengungkap bencana ekologis telah berulang di wilayah Tapanuli. Wajar, Rianda menilai, “Karena kerentanan bencana sangat dipengaruhi perubahan tutupan lahan dan pembongkaran bentang alam di hulu.”
ASAL USUL ANGKA 5,4 JUTA POHON HILANG
Mengenai pendekatan 500 batang pohon per hektare, Rianda menjelaskan, Walhi melakukan pendekatan mengikuti logika inventarisasi vegetasi menggunakan kerapatan tegakan per hektare yang wajar bagi hutan tropis. Sejumlah kajian plot 1 hektare di Indonesia menunjukkan kerapatan pohon berdiameter ≥10 sentimeter berada pada kisaran 500-an batang.”Karena itu, Walhi menggunakan angka 500 pohon/hektare sebagai pembulatan konservatif yang mudah dipahami publik dan masih berada dalam rentang temuan ilmiah,” ujar Rianda.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada 1 Desember 2025, Agincourt Resources tak mengelak perihal operasional di Batang Toru. Namun, perusahaan menyatakan bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga atau Aek Ngadol.Adapun aktivitas tambang Agincourt berada di DAS yang berbeda yakni Aek Pahu.
Terpisah, salah satu direktur Toba Pulp Lestari, Jandres Silalahi menegaskan bahwa tanaman eukaliptus yang dikelola perusahaan bukanlah penyebab kerusakan lingkungan. Menurutnya, penelitian menunjukkan eukaliptus tidak tahan genangan air, dan konsumsi airnya hanya 900–1.200 mm per tahun, jauh di bawah curah hujan rata-rata Tapanuli, yakni 2.200 mm per tahun. Bandingkan dengan literatur yang menyatakan konsumsi air tanaman sawit dewasa yang bisa mencapai 1.500-2.000 mm per tahun.
Terhadap dampak penanaman monokultur pengganti hutan heterogen yang dilakukan perusahaan, Jandres menjawab kalau dari total konsesi 167 ribu hektare, TPL hanya mengelola 46.293 hektare atau sekitar 27 persen.
Diakunya bahwa di luar 27 persen area lahan yang sudah dikonversi, TPL membuat kawasan penyangga ekosistem. “Sebagian untuk masyarakat, lebih luas lagi adalah konservasi untuk penyangga alam,” ucap Jandres, tulis tempo.
Seperti diungkapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 9 Desember 2025, jumlah korban meninggal 969 orang, yang meninggal 262 orang dan masih berada di pengungsian 994 orang.
Akibat banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya nyawa warga yang hilang tapi juga harta benda seperti rumah, hewan peliharaan, kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan lainnya, hilang dan yang masih tertinggal tidak bisa dipergunakan karena terendam air.
Memang duka dan susah serta sedihnya warga yang terkena bencana banjir bandang dan tanah longsong, pemerintah cepat tanggap. Presiden RI Prabowo hadir dan menyaksikan serta berbincang untuk meneguhkan semangat dan bahkan berjanji memberi bantuan untuk perumahan Rp.50 juta, disamping itu, himbauan untuk mengulurkan tangan memberi bantuan hingga datang dari mana mana hingga dari luar negeri. (tim)
About The Author
