Jakarta, hariandialog.co.id.– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
sudah menerima 526 pengaduan dari warga korban Pertamax diduga oplosan
sejak resmi membuka posko, sejak 28 Februari 2025 “Sudah 526 pengaduan
yang masuk,” ujar Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan saat
dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu, 2 Maret 2025.
Dalam kanal aduan tersebut, Fadhil menuturkan warga diminta
untuk melampirkan bukti seperti sejak kapan memakai Pertamax, sudah
berapa banyak biaya yang dikeluarkan, dampak yang dialami hingga
pengawasan apa yang diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang.
Dari aduan-aduan tersebut, Fadhil menjelaskan nantinya akan
dilakukan analisis untuk diambil langkah selanjutnya. Saat
dikonfirmasi apakah akan menempuh jalur gugatan perdata, Fadhil belum
bisa memastikan. “Tergantung, harus pelajari data pengaduan dulu
kira-kira kebutuhannya apa,” ucap dia.
Sejak Kejaksaan Agung mengumumkan penanganan kasus dugaan
korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina
(Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun
2018-2023, kata dia, banyak warga yang mengungkapkan keresahannya di
media sosial.
Mulai dari merasa tertipu oleh PT Pertamina, hingga kondisi
kendaraan bermotornya yang memburuk akibat kualitas BBM jenis Pertamax
yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan Pertamina. “Keresahan
warga semakin besar lantaran pihak Pertamina menyampaikan
sanggahan-sanggahan terhadap polemik ini tanpa disertai bukti yang
jelas dan akurat,” kata Fadhil.
Menurut dia, perlu ada pemeriksaan mendalam oleh tim
independen yang terjamin dan teruji integritasnya. Tim tersebut harus
diisi oleh para ahli di bidang terkait dan juga melibatkan partisipasi
masyarakat. Dengan pemeriksaan tersebut, Fadhil berharap ditemukan
fakta-fakta kredibel yang dapat dipercaya oleh masyarakat. “Jika benar
dugaan pengoplosan ini terjadi, maka hal ini berdampak pada kerugian
warga sebagai konsumen utama BBM. Dalam konteks tersebut, maka warga
memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan kebutuhannya
untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi
terjadi di masa depan,” ungkap dia.
Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law
Studies (CELIOS) Muhamad Saleh menjelaskan kasus dugaan korupsi yang
sedang diusut Kejaksaan Agung mencerminkan tata kelola energi yang
buruk di Indonesia. Mulai dari subsidi BBM yang tidak transparan,
pengawasan yang lemah, hingga akuntabilitas dalam pengadaan minyak
yang minim.
Kata dia, mekanisme yang ada cenderung reaktif bukan
preventif. Sementara data impor dan transaksi pembelian minyak tidak
terbuka bagi publik membuka celah bagi praktik korupsi. “Sayangnya,
penyelesaian kasus korupsi di sektor ini masih berfokus pada kerugian
negara, bukan pemulihan hak rakyat yang terdampak,” ungkap Saleh,
tulis cnni. (salim-01)
About The Author
