Jakarta, hariandialog.co.id.- Persekutuan Gereja Indonesia (PGI)
menegaskan tetap menolak izin usaha tambang bagi organisasi masyarakat
dari pemerintah.
“Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada pemerintah, dan
menganggap itu sebuah niat baik yang mungkin mau diberikan kepada
organisasi masyarakat lain-lain. Tetapi kami menolak,” kata Ketua Umum
PGI Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty di Jakarta, Selasa, 28 Januari
2025.
Jacklevyn menyatakan penolakan itu diambil atas berbagai
pertimbangan yang matang. Ia menegaskan bahwa penolakan itu didasarkan
atas kajian terpadu. “Kajian expert dan praktisi, kami bentuk tim
untuk memberikan kajian dan membantu merumuskan sikap dari PGI,” ujar
dia.
Jacklevyn menyatakan bahwa PGI mendukung pertumbuhan hijau
alias green growth yang justru disuarakan oleh pemerintah. Lalu, sikap
ini juga mencerminkan Dewan Gereja Sedunia yang selama ini menyuarakan
sikap kritis terhadap keadilan ekologi dan deforestasi.
Selain itu, Jacklevyn juga merasa tak memiliki kapasitas
dalam mengurus tambang dan juga membutuhkan modal yang sangat besar.
“Resiko besar, itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang
mengkaji. Termasuk di antaranya hal perundang-undangan yang belum
beres, makanya kan sekarang perlu revisi. Revisi minerba waktu itu kan
sudah ditawarkan belum ada revisi,” ucapnya.
Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No
96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
Batubara.
Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan
sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus
(WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).
Jacklevyn sendiri baru terpilih jadi Ketum PGI 2024-2029
menggantikan Ketum sebelumnya Gomar Gultom.
Jacky Manuputty merupakan pendeta dari Gereja Protestan
Maluku (GPM). Jacky sempat menjabat sebagai Sekretaris Umum PGI
periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Gomar Gultom, tulis cnni.
(muh-01)
About The Author
