Pelangkaraya, hariandialog.co.id.- Pelaksana Harian Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Plh Dirjen
Bina Pemdes Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, dibutuhkan
kolaborasi semua stakeholder di pusat, daerah, hingga desa guna
mewujudkan desa dan kelurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera.
La Ode mengatakan kolaborasi penting dilakukan karena
kondisi desa yang sangat beragam karakteristik dan jenisnya.
“Keragaman ini tentunya akan berpengaruh dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang diemban oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa,” kata La Ode saat
rapat koordinasi penyelanggaraan pemerintahan desa se-Kalimantan
Tengah, di Kalimantan Tengah, Senin (13-11-2023).
La Ode menjelaskan, untuk mendukung program Presiden Joko
Widodo (Jokowi), membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri
memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Peningkatan kapasitas aparatur desa antara lain melalui
pelatihan peningkatan kompetensi, manajemen pemerintahan, keuangan,
kepemimpinan (leadership) dan manajerial secara umum melalui Program
Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tulis jpnn.
P3PD merupakan program kerja sama antara Pemerintah RI dan
Bank Dunia (World Bank).
Dalam kesempatan itu, La Ode juga menyoroti pengukuhan Pengurus DPD
APDESI Kalimantan Tengah. Sampai saat ini, lanjutnya, APDESI menjadi
wadah asosiasi para Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh
Indonesia. “APDESI berkontribusi komunikasi, koordinasi, bersinergi
membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan
pembangunan desa dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia
aparatur pemerintahan desa,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran
menjelaskan, rapat koordinasi penyelanggaraan pemerintahan desa ini
merupakan wadah bersama Kepala Desa untuk berkoordinasi, berkolaborasi
dan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan dan Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan di desa, diantaranya masalah batas desa. (pitta)
