Solo, hariandialog.co.id.- Presiden Joko Widodo meminta semua pihak
untuk terus menjaga semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan
persatuan bangsa dalam menyongsong gelaran Pemilihan Umum (Pemilu)
2024 mendatang. Presiden ingin agar pesta demokrasi tersebut disiapkan
dan dijaga agar hasil dan prosesnya berjalan dengan baik.
“Kita harus mempersiapkan dan menjaga Pemilu tahun depan
agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik,” ujar Presiden dalam
sambutannya saat menghadiri Syukuran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) dan
25 Tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Minggu, 23 Juli 2023.
Menurut Presiden, sebagai sebuah pesta demokrasi, sudah
seharusnya rakyat bergembira dengan adanya pemilu. Selain itu, rakyat
juga harus terbebas dari ketakutan-ketakutan dan tidak boleh ada
pertengkaran-pertengkaran. “Mestinya seperti itu, rakyat harus
bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi,”
imbuhnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap tidak ada lagi
ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu,
terutama di platform media sosial. Menurutnya, hal-hal tersebut kerap
terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. “Saya ini kalau baca medsos itu
kadang-kadang geleng-geleng, ‘Kok nggih koyok ngeten, sami-sami
sederek, sami-sami sedulur’, (Kok ya seperti ini, sama-sama saudara)
Nggih mboten? (Ya, enggak?) Apalagi atas nama agama, ini tidak boleh
terjadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbedaan
pilihan itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh sebab itu,
Presiden mengimbau agar perbedaan pilihan tidak menjadikan rakyat
saling bertengkar dan saling menjelekkan hingga berkepanjangan. “Kita
ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia, ampun kesupen
(jangan lupa). Nggih mboten?(Ya enggak?) Dan setelah berkompetisi,
setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar,”
tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI
Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan
Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Wali Kota
Surakarta Gibran Rakabuming Raka. (Humas Kemensetneg)
