Jakarta, hariandialog.co.id.- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memanggil pejabat Polri ke Istana Merdeka, pada Jumat lalu. Dalam
momen tersebut, Jokowi memberikan arahan di antaranya soal gaya hidup
mewah pejabat Polri yang menjadi sorotan.
Jokowi memperingatkan agar pejabat Polri untuk
berhati-hati, tidak memamerkan gaya hidup. Jokowi meminta pejabat
Polri tidak gagah-gagahan. “Saya ingatkan masalah gaya hidup,
lifestyle, jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan
sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi, kecemburuan sosial
ekonomi, hati hati. Saya ingatkan yang namanya Kapolres Kapolda yang
namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi ngerem total, masalah
gaya hidup, jangan gagah gagahan karena merasa punya mobil bagus atau
motor gede yang bagus. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati,” kata
Jokowi seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan adanya kasus
Ferdy Sambo membuat indeks kepercayaan Polri turun. Jokowi meminta
jajaran kepolisian mengembalikan indeks kepercayaan masyarakat kepada
Polri. “Tetapi begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke
angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi
penegak hukum yang lain tertinggi sekarang Saudara harus tahu menjadi
terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara
saudara sekalian. Di November itu masih 80,2 sangat tinggi sekali
bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di
54, jatuh, turun sangat rendah sekali. Begitulah pekerjaan berat yang
saudara saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat kepada Polri di tengah situasi yang juga tidak mendukung
saat ini,” jelas Jokowi.
Mahfud Bicara Arahan Jokowi
Menko Polhukam Mahfud Md mengulas arahan tajam yang diberikan Presiden
Jokowi saat mengumpulkan pejabat polisi di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Mahfud, arahan Jokowi itu juga ditujukan ke semua instansi
pemerintahan.
Mahfud menyebut semua institusi pemerintahan harus melayani dan
melindungi rakyat. Dia mengungkit pesan jangan congkak hingga nasihat
viral yang disebut pernah disampaikan Irjen Teddy Minahasa.
“Arahan Presiden yang tajam kepada Kapolri di Istana Negara. Saya
menganggap, secara struktural, arahan Presiden kepada Polri hari
Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, itu berlaku juga untuk penegak hukum
yang lain, bahkan kepada semua institusi pemerintah. Yakni, harus
melayani dan melindungi rakyat. Tidak boleh sewenang-wenang, koruptif,
hedonis, bergaya hidup mewah, dan congkak,” kata Mahfud dalam
keterangan yang diunggah di Instagramnya seperti dilihatdetikcom,
Minggu (16/10).
Teddy Minahasa merupakan pejabat bintang dua di Polri yang terjerat
kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Mahfud menyebut tingkah laku
Teddy Minahasa membuat mantan Kapolda Sumatera Barat itu menjadi
tersangka.
“Turuti nasihat yang mulia dari Teddy Minahasa Putra yang beredar di
publik, tapi jangan tiru tingkah lakunya. Nasihat Teddy, yang mulia,
ialah bahwa tugas polisi itu mengabdi, jangan sewenang-wenang, jangan
mencari uang di Polri, jangan jadi polisi kalau ingin kaya,” ujarnya
di tulis dtc.
“Itu nasihat Teddy yang bagus dan harus diikuti. Tapi jangan ikuti
tingkah laku Teddy yang ternyata harus menjadikan dirinya sebagai
tersangka dari satu jenis kejahatan yang sangat berbahaya, yakni
peredaran dan bisnis gelap narkoba. Kalau di ilmu analogi, melakukan
kejahatan narkoba saja berani, apalagi kejahatan biasa lainnya,” imbuh
Mahfud.
Mahfud juga akan memanggil Kompolnas untuk meningkatkan peran
pengawasan di eksternal Polri. Sementara di kalangan internal Kemenko
Polhukam, Mahfud mengatakan akan ada revitalisasi Saber Pungli agar
laporan pemerasan dan mafia yang terjadi di sejumlah Polres menjadi
perhatian.
“Saya akan panggil Kompolnas untuk meningkatkan peran pengawasan
eksternalnya. Di internal Kemenko Polhukam, saya akan merevitalisasi
Saber Pungli untuk memberi perhatian lebih terhadap laporan-laporan
pemerasan dan mafia kasus yang terjadi di beberapa Polres,” kata
Mahfud. (redak01)
About The Author
