Jakarta, hariandialog.co.id.– Kementerian Pertanian RI,
menyebutkan pihaknya tengah fokus menyesuaikan anggaran untuk
mendukung swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk tidak
mengimpor beras di tahun 2025.
“Kita sudah ditargetkan oleh Presiden, tidak boleh impor
beras di tahun 2025. Tidak impor beras, jagung, gula konsumsi, dan
tidak impor garam konsumsi, sehingga kita melakukan segala daya upaya,
termasuk menyesuaikan anggaran, kita fokus kepada satu, yakni
swasembada pangan itu. Kita mulai dulu dari beras dan jagung, kita
bereskan, nanti kita pelan-pelan,” terang Sudaryono
Untuk itu, pemerintah telah menaikkan Harga Pembelian
Pemerintahan (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg). Kenaikan
HPP tersebut dinilai dapat menyelamatkan petani dari tengkulak.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan
saat ini petani sedang semangat menanam sehingga kenaikan HPP dapat
mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Meski begitu, Sudaryono menyebut masih ada ancaman dari tengkulak yang
perlu menjadi perhatian.
“Kita sedang banyak keliling ke daerah untuk memastikan harga
pembelian gabahnya harus bagus. Namun, tengkulak itu, bagaimana dia
tidak ikut menanam, tidak ikut memupuk, tidak ikut ke sawah, hanya
beli, tetapi dia mengambil untungnya paling banyak. Saya kira itu
salah satu program besar yang kita laksanakan,” kata Sudaryono dikutip
dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.
Dia telah mengunjungi berbagai wilayah untuk memastikan
pembelian gabah masih cukup bagus. Pada kesempatan tersebut, dia pun
mengakui tengkulak masih menjadi salah satu permasalahan di petani.
“Presiden Prabowo sudah memberikan keputusan harga gabah HPP-nya kita
naikkan dari Rp 6.000 ke Rp 6.500. Nah, ini ada beberapa daerah yang
lebih rendah dari Rp 6.500. Kita langsung datangi, kita tanya apa
masalahnya, jangan sampai tengkulak ini jadi kompeni baru, saya selalu
mengatakan begitu,” jelas Sudaryono.
Menurut Sudaryono, kenaikan HPP gabah dapat meningkatkan
kesejahteraan petani. Apalagi saat ini, profesi sebagai petani masih
menjadi penyumbang kemiskinan tertinggi di Indonesia, tulis dtc.
(rizki-01)
About The Author
