Denpasar, hariandialog.co.id-Terdakwa Nyoman Supariyani,SH.,MH mantan Dirut PT BPR Agung Sedana bersama tim kuasa hukum Teddy Law Firm pada sidang Duplik perkara pidana Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps di Pengadilan Negeri ( PN) Denpasar Selasa (8/10/2024) sekitar 10 orang melakukan aksi pesan moral menggunakan baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan “Revolusi Mental STOP Kriminalisasi Pelaku Perbankan” masuk sebagai pengunjung di ruang sidang Sari.
Pantauan Dialog, aksi pesan moral diduga ditujukan kepada Ketua Mejelis dan dua anggota hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) yang memeriksa dan menyidangkan perkara perbankan yang meilit terdakwa merupakan ungkapan isi hati terdakwa bersama tim kuasa hukumnya. Pihaknya merasa terdakwa terzolimi oleh pihak pelapor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dikorbankan untuk menyelamatkan I Made Yance Dwiputra selaku Komisaris dan pemilik gedung PT.BPR KS Bali Agung Sedana .
Teddy Raharjo,SH,dkk mengatakan aksi moral ini diharapkan mejelis hakim dalam putusan (22/10/2024) mendatang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa kabur dan tidak jelas bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perbankan.Untukitu sebagai kuasa hukum, meminta majelis hakim menjatuhkan putusan onslag dari tuntutan 8 tahun penjara dalam penjual aset gedung senilai Rp 2.5 milar bermasalah kepada pembeli Lukas Banu,SH, ,”jelas Teddy.
Intinya sebagai kuasa hukum terdakwa tetap pada pledoi,karena fakta dan peristiwa didukung bukti-bukti yang legal serta para saksi yasng hadir dan disumpah dipersidangan. Prinsip Azas Fact Sunt Potention Verbis ,yaitu perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Dalam kasus ini, JPU Eddy Artha Wijaya dakwakan hanya berdasarkan upacapan lisan dari Yance Dwiputra selaku komisaris dan pemilik aset gedung dijual dan dinikmati sendiri bukan terdakwa.
Ironis Yance Dwiputra mengaku tidak pernah menandatangani PPJB di depan persingan,sehingga muncul putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps (15/2/2021. Akan tetapi saat konfrontasi dengan terdakw (15/12/2022 di Polda Bali yang bersangkutan mengakunya. Namun saat persidangan Yance tidak mengakui lagi. Bagaimana JPU menjadikan omongan seorang pembohong menjadi dasar dakwaan terhadap terdakwa Supariyani,”kata Teddy.
Terdakwa telah terzolimi oleh pihak-pihjak yang berbicara tanpa fakta,tanpa bukti yang bersangkutan dipertanggungjawabkan hanya berdasarkan LISAN.Bukti tertulis dari terdakwa dikesampingkan. JPU menyatakan,terdakwa selaku Dirut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PT.BPR.KS Bali Agung Sedana,kerugian yang mana ? penyebab kerugian siapa..?. Jika gedung tidak dijual dengan harga dibawah standart, tidak akan muncul kerugian,kenapa akibat ulah pihak lain, terdakwa yang harus bertanggung jawab..? sungguh TIDAK ADIL,”ujar Teddy.
Perkara terdakwa berawal laporan Polisi (15/12/2020) dengan nilai kergian sebasar Rp 4.800,000.000. Padahal sudah ada putusan nomor.450/Pdt.G/2020/PN Dps (2021) dengan nilai kergian Rp 3.550.000.000.Terdakwa sudah digugat perdata,sudah incraht masih juga dipidanakan lagi dengan nilai lebih besar.Ini melanggar Hak Konstitusi sesuai ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakukan yang sama dimata hukum.Apalagi perkara yang sama diajukan kedua kalinya maka Nebis In Idem,”kata Teddy. (Smn)
About The Author
