Jakarta,hariandialog.co.id.-Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pidsus Kejari Jakarta Utara (Kejajri Jakut), pada Senin (19/8/2024) menerima pelimpahan tahap II.yaitu berka, barang bukti dan tiga tersangka dugaan kasus korupsi Penjualan Komoditi Periode 2022-2023 pada Kantor Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta.
Dalam keterrangan persnya, Kajari Jakut, Dandeni Herdiana melalui Kasi Intel Rans pada Senin (19/8/2024) menerangkan,kepada ketiga tersangka yaitu,I,TMF dan tersangka MH langsung dilakukan penahanan oleh Tim JPU, selama 20 hari dalam masa penahanan pertama. “Ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi atas Penjualan Komoditi Periode 2022-2023 Pada Kantor Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.
Dijelaskan Kajari Jakut,Dandeni melalui Kasi Intel, dimana pada tahun 2022 tersangka TMF (yang telah dilakukan penahanan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024) merupakan Manager Bisnis pada Kantor Bulog wilayah Jakarta dan Banten menjual sejumlah komoditi komersil meliputi beras, minyak, dan gula kepada CV. Citra Mandiri yang diwakili oleh tersangka MH selaku Direktur Utama CV. Citra Mandiri.
Sejak bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 telah terjadi sebanyak 86 transaksi dengan nilai mencapai Rp. 22.910.000.000,-.
“Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.192.640.000,-,” ungkap Kasi Intel.
Setelah diterimanya penyerahan tahap dua, kata Kasi IntelKejari Jakut ini, maka tim jaksa penuntut umum segeramelakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti agar sesuai dengan berkas perkara,untukkemudian menyusun dakwaan guna segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
Ketiga tersangka dijerat dengan sangkaan Primair : Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidama Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penjualan Komoditi yang tidak sesuai. (Het)
