Jakarta, hariandialog.co.id.- Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan
Informatika Mahfud Md
mengatakan sudah mendengar isu bahwa duit korupsi proyek BTS 4G
Kominfo mengalir ke tiga partai politik. Namun, Mahfud menganggap isu
itu hanya gosip politik. “Saya juga dapat berita itu dengan
nama-namanya, tapi saya anggap itu gosip politik,” kata dia.
Mahfud mengatakan sudah melaporkan isu itu kepada Presiden
Joko Widodo. Kepada Jokowi, Mahfud mengatakan sebagai Plt Menkominfo
tidak akan mengurusi isu itu karena pembuktiannya akan rumit dan
menimbulkan kemelut politik. “Pak saya tidak akan masuk ke soal ini,
ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik,”
kata Mahfud mengulangi ucapannya kepada Jokowi tulis tempo.
Meski demikian, Mahfud mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk
mengusut dugaan tersebut. Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi
juga boleh untuk menyelidiki dugaan aliran dana tersebut. “Saya
persilahkan Kejaksaan Agung atau KPK apabila dugaan tersebut di luar
angka-angka yang sudah konkret,” kata dia.
Sementara itu, pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan
Informatika Mahfud Md melantik 4 pejabat eselon I di Kementerian
Komunikasi dan Informatika, pada Selasa, 23 Mei 2023. Dalam kesempatan
yang sama Mahfud juga memberikan pernyataan mengenai perkembangan
terbaru terkait kasus korupsi proyek pembangunan tower BTS 4G di
Kominfo. “Saya sudah berkonsultasi memanggil semua mantan pejabat
tinggi di sini, dengan para pakar, pengamat, wartawan dan saya bertemu
khusus dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung,” kata Mahfud
dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, kemarin.
Dalam pemaparannya, Mahfud menjelaskan bahwa dirinya
memberikan sejumlah instruksi kepada para bawahannya di Kementerian
Kominfo. Selain itu, Mahfud juga memberikan perkembangan terbaru
mengenai kasus korupsi BTS yang menjerat Menteri Kominfo Johnny G.
Plate.
Pernyataan terbaru Mahfud mengenai kasus yang diduga
merugikan negara Rp 8 triliun tersebut.
1. Proyek BTS Jalan Terus
Mahfud meminta semua pejabat dan pegawai Kementerian Kominfo tidak
perlu gelisah dengan kasus korupsi BTS. Dia mengatakan kasus hukum
tersebut hanya akan menyasar kepada orang yang harus dimintai tanggung
jawab. “Jangan merasa terhambat untuk mengambil keputusan,” kata dia.
Mahfud mengatakan proyek BTS juga tidak akan terhambat oleh kasus
hukum. Dia mengatakan proyek ini sudah berjalan hampir 16 tahun.
Menurut dia, yang bermasalah hanya proyek tahun 2020 hingga 2022.
“Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti,”
kata dia.
Dia mengatakan kalau proyek ini dihentikan karena adanya kasus
korupsi, maka upaya belasan tahun itu akan sia-sia.
2. Kejar Uang BTS
Mahfud memerintahkan Inspektur Jenderal Kominfo untuk mengejar uang
yang diduga dikorupsi dalam proyek BTS 4G. “Saya perintahkan uang yang
diduga disalahgunakan itu supaya dikejar,” kata Mahfud.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu mengatakan
berdasarkan hitungan kasar uang yang dibelanjakan dalam proyek
tersebut sebesar Rp 10 triliun lebih. Sementara, kata dia, mengutip
perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian
negara dalam proyek tersebut adalah Rp 8 triliun. Maka, kata dia,
diperkirakan baru Rp 2 triliun yang benar-benar dibelanjakan untuk
pembangunan menara pemancar tersebut. “Jadi yang menguap menurut BPKP
sekitar Rp 8 triliun,” ujar Mahfud.
Mahfud memerintah Irjen Kementerian Kominfo untuk mulai mempelajari
perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP. Menurut Menteri
Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan ini, perhitungan BPKP telah
mencantumkan pihak-pihak yang menggunakan anggaran tersebut. Dengan
demikian, kata Mahfud, Irjen Kementerian Kominfo dapat mengetahui
siapa saja pihak yang wajib ditagih mengembalikan uang negara itu.
“Uang ini harus dikejar,” kata dia.
Mahfud mengatakan mengutip perkiraan BPKP, sebenarnya anggaran yang
dibutuhkan untuk membangun ribuan menara BTS di pelosok Indonesia
hanya Rp 3 triliun atau sepertiga dari nilai anggaran yang saat ini
disediakan. Karena itu, kata dia, Irjen Kominfo harus mengejar Rp 8
triliun tersebut untuk digunakan dalam kelanjutan pengerjaan proyek
ini. “Harus dikejar, lalu dikembalikan sebanyak mungkin dan proyek
terus berjalan,” kata dia.
3. Isu duit mengalir ke tiga parpol
Mahfud Md mengatakan sudah mendengar isu bahwa duit korupsi proyek BTS
4G Kominfo mengalir ke tiga partai politik. Namun, Mahfud menganggap
isu itu hanya gosip politik. “Saya juga dapat berita itu dengan
nama-namanya, tapi saya anggap itu gosip politik,” kata dia.
Mahfud mengatakan sudah melaporkan isu itu kepada Presiden Joko
Widodo. Kepada Jokowi, Mahfud mengatakan sebagai Plt Menkominfo tidak
akan mengurusi isu itu karena pembuktiannya akan rumit dan menimbulkan
kemelut politik. “Pak saya tidak akan masuk ke soal ini, ini
pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik,”
kata Mahfud mengulangi ucapannya kepada Jokowi tulis tempo.
Meski demikian, Mahfud mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk mengusut
dugaan tersebut. Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi juga
boleh untuk menyelidiki dugaan aliran dana tersebut. “Saya persilahkan
Kejaksaan Agung atau KPK apabila dugaan tersebut di luar angka-angka
yang sudah konkret,” kata dia tulis tempo. (tim).
About The Author
