Samarinda, hariandialog.co.id.- – Aksi unjuk rasa mewarnai kawasan
Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026).
Sejak pagi, massa dari berbagai elemen masyarakat mulai
berdatangan untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui pengeras suara.
Sebelum bergerak ke lokasi aksi, peserta terlebih dahulu
berkumpul di kawasan Islamic Center Samarinda. Sekitar pukul 11.30
Wita, massa kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Kaltim.
Aksi ini diikuti oleh mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat
Kalimantan Timur, komunitas atlet disabilitas, serta sejumlah kelompok
masyarakat lainnya. Jumlah massa yang terus bertambah membuat suasana
di sekitar lokasi semakin ramai.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur melalui spanduk berukuran besar yang dipasang di
ruang publik. Spanduk itu berisi kritik terhadap dugaan praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi daerah.
Selain itu, massa juga menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta
audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan
praktik KKN, serta mendesak DPRD Kaltim agar lebih tegas dalam
menjalankan fungsi pengawasan.
Spanduk yang dibawa massa turut menampilkan ilustrasi tikus berdasi
sebagai simbol sindiran terhadap praktik korupsi, memperkuat pesan
protes yang disuarakan.
Aksi ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kinerja
pemerintah daerah yang dinilai belum transparan. Massa berharap DPRD
Kaltim segera merespons tuntutan tersebut, tulis kaltimpos.
Sebelumnya, menjadi polemik anggaran rehabilitasi rumah
jabatan (rujab) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur senilai
Rp25 miliar kian meluas hingga menjadi sorotan nasional. Proyek yang
masuk dalam tahun anggaran 2025 itu dinilai terlalu besar untuk
sekadar renovasi.
Sorotan publik tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) turun tangan dengan mengirim tim untuk memeriksa belanja
yang berkaitan dengan fasilitas ruang kerja dan tempat tinggal kepala
daerah.
“Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional.
Tim dari Kemendagri sudah turun,” ujar Inspektur Inspektorat Wilayah
Kaltim, M. Irfan Pranata, saat ditemui di Kompleks DPRD Kaltim, Senin
(udin-01)
About The Author
