Cirebon, hariandialog.co.id – Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Penataan organisasi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Gotrasawala Gedung DPRD Kota Cirebon tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andri Sulistyo, jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan evaluasi kelembagaan secara berkala, termasuk pemetaan urusan pemerintahan dan analisis beban kerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perlunya penyesuaian kapasitas organisasi agar struktur perangkat daerah tetap relevan dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Organisasi pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penataan perangkat daerah ini bukan semata-mata perubahan struktur administratif, tetapi merupakan upaya memastikan setiap organisasi memiliki kapasitas dan fungsi yang tepat sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Wali Kota.
Dalam Raperda yang disampaikan, terdapat tiga substansi utama yang menjadi fokus perubahan. Pertama, peningkatan tipologi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari Tipe C menjadi Tipe B. Langkah ini didasarkan pada semakin kompleksnya pengelolaan aparatur sipil negara, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Penerapan sistem merit, pengembangan manajemen talenta, transformasi digital dalam tata kelola kepegawaian, hingga bertambahnya jumlah aparatur melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tantangan yang membutuhkan dukungan kelembagaan lebih kuat. Dengan peningkatan tipologi tersebut, diharapkan fungsi pembinaan, pengembangan kompetensi, serta pelayanan administrasi kepegawaian dapat berjalan lebih proporsional dan profesional.
Kedua, perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pengembangan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu arah kebijakan yang saling mendukung.
Kota Cirebon memiliki potensi budaya, pariwisata, dan kreativitas masyarakat yang dapat terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk menyinergikan program, memberikan fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif, memperkuat identitas budaya lokal, serta meningkatkan daya saing daerah.
Ketiga, penataan regulasi dan kepastian hukum bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengaturan mengenai pembentukan, susunan, tugas, dan tata kerja BPBD akan dikeluarkan dari Peraturan Daerah induk untuk selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri. Kebijakan ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kelembagaan penanggulangan bencana.
“Harapan kami, penataan kelembagaan ini dapat melahirkan birokrasi yang lebih adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,
About The Author
