Bandung Barat ‘- hariandialogco.id”Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperingati Hari Jadi ke-19 daerah otonom tersebut dengan menyelenggarakan upacara resmi di Lapangan Mekar Sari Plaza Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat ,hari Jumat (19/6/2026). Perayaan tahun ini mengusung tema “Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja”, sebagai refleksi atas perjalanan panjang sejarah pemekaran wilayah sekaligus penegasan komitmen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bertindak langsung sebagai inspektur upacara yang memimpin jalannya pengibaran bendera Merah Putih.
Upacara berlangsung khidmat dengan didukung jajaran petugas dari berbagai unsur daerah. Camat Batujajar Andi M. Hikmat bertindak sebagai komandan upacara. Pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Camat Padalarang Hendi Setiadi, diikuti pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat H. Mukti Ali Sodikin.
Dalam upacara tersebut, aspek historis pendirian kabupaten kembali diingat sebagai landasan bergerak. Kabupaten Bandung Barat( KBB) resmi dibentuk 19 tahun lalu melalui, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Kehadiran daerah otonom baru ini merupakan buah dari aspirasi dan perjuangan elemen masyarakat, tokoh pemekaran, ulama, serta akademisi demi mendekatkan pelayanan publik dan memeratakan pembangunan ekonomi.
Dalam pidatonya, Jeje Ritchie Ismail memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kini menyentuh angka 71,65 poin. Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah telah melakukan penanganan jalan kabupaten sepanjang 36.858 kilometer, yang meningkatkan rasio kondisi jalan mantap menjadi 78,80 persen. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Sementara itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pelayanan dasar telah menyentuh angka 98,5 persen.
”Ngajaga amanah berarti menjaga kepercayaan rakyat melalui pemerintahan yang jujur, akuntabel, responsif, dan melayani. Sedangkan ngawangun raharja berarti menghadirkan pembangunan yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Jeje.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat mencatat peningkatan akuntabilitas dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tingkat nasional, wilayah ini menempati peringkat ke-95 dari 514 kabupaten dan kota. Perbaikan juga ditunjukkan melalui peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Meski mencatat sejumlah kemajuan, pemerintah daerah secara terbuka mengakui adanya keterbatasan fiskal yang membuat penyelesaian persoalan daerah harus dilakukan secara bertahap skala prioritas, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kritik serta masukan dari publik ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi berkala.
Upacara ini turut dihadiri oleh jajaran Komando Distrik Militer 0609/Cimahi, Kepolisian Resor Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah, serta para kepala desa se-Kabupaten Bandung Barat. Kelancaran acara juga didukung oleh Korps Musik Gita Abdipraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.( Nagon )
About The Author
