Jakarta- hariandialog.co.id – Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis meredam guncangan melalui belanja yang efektif. Hingga akhir triwulan III 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.234,8 triliun (63,4% outlook Lapsem), difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan program prioritas sebesar Rp480,4 triliun (51,6% dari pagu). Pendapatan negara tercatat Rp1.863,3 triliun (65,0% outlook Lapsem), dipengaruhi moderasi harga komoditas. Sehingga, defisit APBN terkendali di level 1,56% terhadap PDB (Rp371,5 triliun) serta keseimbangan primer positif sebesar Rp18,0 triliun.
Dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jum,at ( 31/21 terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI),Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS ) Dijelaskan, Realisasi pembiayaan anggaran sesuai dengan rencana, mencapai Rp 458,0 triliun (69,2% outlook Lapsem), terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp501,5 triliun (68,6% outlook Lapsem) dan penyaluran pembiayaan nonutang sebesar Rp 43,5 triliun (62,6% outlook Lapsem).
Penyaluran pembiayaan nonutang antara lain untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) sebesar Rp 471,4 triliun dan pinjaman (neto) Rp30,1 triliun Untuk mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat,Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi dalam bentuk: 8 program akselerasi program 2025 dengan total anggaran Rp15,7 triliun:
Yakni (1) Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun); (2) Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata; (3) Bantuan pangan periode Oktober dan November; (4) Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/OJOL, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan; (5) Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan; (6) Program padat karya tunai Kemenhub dan KemenPU; (7) Program deregulasi sebagai implementasi PP 28/2025; dan (8) Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta): perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gigs UMKM.
Dan 4 program dilanjutkan di program 2026: (1) Perpanjangan periode pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029 serta penyesuaian penerima; (2) Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata; (3) PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya; dan (4) Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU.srta 5 program penyerapan tenaga kerja: (1) Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih); (2) Replanting di perkebunan rakyat; (3) Kampung nelayan merah putih; (4) Revitalisasi tambak pantura; dan (5) Modernisasi kapal nelayan.
Insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027.Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah disalurkan secara bertahap dan akan tersalurkan seluruhnya pada pekan kedua November 2025. Setiap KPM menerima total Rp 900 Ribu. ( ( Rls/NL )
About The Author
