Sumber Foto : dok PDIP Sumut
Medan, hariandialog.co.id. KETUA Dewan Pimpinan Daerah Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin
Simbolon mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk
mengusut dan menindak tegas ihwal auktor di balik terjadinya bencana
banjir dan tanah longsor di Sumatera, terutama Sumatera Utara.
Dia mengatakan, dari informasi yang diperoleh, bencana
banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga
pada 25 November lalu, bencana dipicu oleh masifnya perambahan hutan
di wilayah perbukitan.”Ada pembukaan lahan untuk sawit dan alih fungsi
kawasan yang berlangsung masif,” kata Rapidin dalam keterangan
tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 5 Desember 2025.
Dugaan itu, kata Rapidin, kian diperkuat dengan temuan
hanyutnya material kayu besar dari hulu-hulu Sungai, baik yang terjadi
di Tapanuli Tengah, maupun Tapanuli Selatan, salah satunya di
Kecamatan Batangtoru. “Ini bukti penebangan liar,” ujar anggota Komisi
XIII DPR tersebut.
Dia juga meminta agar penanganan bencana tidak hanya
berhenti pada urusan pembagian logistik kebutuhan pokok belaka.
Pemerintah, juga harus membantu perbaikan rumah warga yang rusak,
penataan ulang lahan pertanian, hingga perbaikan infrastruktur.
Mengingat dampak kerusakan dan jumlah korban yang amat besar
dalam bencana ini, dia mengatakan PDIP Sumatera Utara dan fraksi PDIP
di DPR juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status
darurat bencana nasional di Sumatera. “Dari lapangan, saya
menyatakan ini laik untuk ditetapkan sebagai status darurat bencana
nasional,” ucap Rapidin, tulis tempo. (alfi-01)
About The Author
