Solo, hariandialog.co.id..- Penurunan nilai rupiah terhadap dolar
dan melejitnya harga Pertamax memicu aksi demontrasi yang dilakukan
ratusan mahasiswa di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026) sore.
Mereka menuntut lima hal dalam aksi demonstrasi tersebut.
Kelima tuntutan yang disampaikan adalah Setop Pemborosan APBN,
Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM, Hentikan Program MBG dan
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Hentikan
Militerisme di Ranah Sipil, dan Prabowo Berhenti Mengelak Dan Mengakui
Kesalahannya.
Para pedemo memulai aksi sekitar pukul 15:30 WIB dengan orasi di depan
gerbang DPRD. Aksi dilanjutkan dengan memblokir jalan Jln Adi Sucipto
Solo. Situasi memanas ketika dua pedemo diamankan Polisi.
Negosiasi sempat dilakukan oleh pedemo dan Kapolres Surakarta, Kombes
Catur Cahyono Wibowo, di tengah-tengah aksi demontrasi. Polisi pun
akhirnya melepaskan dua mahasiswa yang sempat ditangkap.
Koordinator aksi demontrasi Arif Ainurjaya dari UNS Surakarta
mengungkapkan bahwa aksi demontrasi ini utamanya menuntut
pemberhentian sementara MBG dikarenakan situasi ekonomi saat ini.
“Kami melihat dengan kondisi ekonomi hari ini MBG itu terus dijalankan
dan itu menguras APBN dan mengganggu konsentrasi ekonomi yang saat ini
terjadi,”ujarnya saat diwawancarai.
Pemerintah juga diminta untuk segera menguatkan nilai rupiah terhadap
dolar yang saat ini menembus angka Rp18.000 lebih per dolarnya.
Mahasiswa juga menuntut pembatalan pengesahan Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.
“Kami menuntut membatalkan UU Polri. Di mana ini kami sadari tuang
ruang sipil hari ini tersebut oleh petugas-petugas bersenjata. Kami
disini hadir untuk menuntut pencabutan UU Polri ini,” kata dia.
Disinggung terkait rapat evaluasi MBG yang dilakukan Presiden Prabowo,
Arif menyebut bahwa rapat evaluasi MBG hanya sekadar formalitas.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengevaluasi MBG, tetapi
juga program-program PSN lain.
“Dimana kami selalu melihat bahwa evaluasi dari program psn atau
populis prabowo saya rasa hanya sekadar formalitas untuk meredam
kemarahan masyarakat,” bebernya. “Yang pertama seperti tujuan kita
diberhentikan untuk memperbaiki ekonomi dan masih banyak concren atau
pokok-pokok lain yang seharusnya itu menjadi evaluasi utama,” tutup
dia.
Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, mengatakan, DPRD Kota
Surakarta mendukung aksi yang dilakukan para mahasiswa. Ia berjanji
jika tuntutan ini akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Sesuai dengan kewenangan ini nanti akan kita sampaikan ke teman-teman
yang ada di DPR RI dan kepada wali kota untuk diteruskan kepada
presiden Yang berikutnya kaitannya dengan beberapa tuntutan regional,”
tutup dia, tulis tirto. (wahyu-01)
About The Author
