Jakarta, hariandialog.co.id.- — Presiden Prabowo Subianto mengungkap
rencana pemerintah untuk menutup sekitar 800 badan usaha milik negara
(BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran negara
hingga triliunan rupiah.
Prabowo mengatakan dirinya sempat terkejut mengetahui jumlah
perusahaan milik negara yang melebihi 1.000 entitas saat mulai
menjabat sebagai kepala negara. Padahal, sebelumnya ia mengira jumlah
BUMN hanya sekitar 300 perusahaan. “Ketika saya jadi presiden, baru
saya tahu jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang
lebih 240 (perusahaan) yang kita tutup, enggak ada yang untung, rugi
terus,” ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni
2026.
Ia menyebut proses penataan BUMN masih akan berlanjut.
Pemerintah, juga menargetkan penutupan 700 hingga 800 perusahaan pelat
merah yang dinilai tidak produktif. “Kita ujungnya akan menutup kurang
lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah,” ujarnya.
Prabowo menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi
membebani keuangan negara. Ia mencontohkan pengeluaran untuk jajaran
direksi dan komisaris yang tetap harus dibayar meski perusahaan tidak
menghasilkan keuntungan.
Menurut perhitungannya, apabila satu perusahaan memiliki
empat direksi dan empat komisaris, maka penutupan ratusan perusahaan
dapat mengurangi beban pengeluaran yang selama ini harus ditanggung
negara.
“Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240 (BUMN). Itu
kalau dihitung umpamanya empat direksi, sama empat komisaris, itu
delapan (orang) kali 200 (perusahaan). Kalau gajinya masing-masing
Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu,”
katanya.
Prabowo mengklaim langkah penutupan tersebut telah
menghasilkan penghematan dalam jumlah besar bagi negara. “Sudah kita
tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup
perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya
praktik tata kelola yang menurutnya bermasalah di sejumlah perusahaan
negara. Ia menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi tidak
jarang dimanfaatkan untuk menutupi berbagai penyimpangan. “Sudah rugi,
minta bonus lagi,” kata Prabowo, tulis cnni. (rizki-01)
