Jakarta, hariandialog.co.id – Setiap tahun seluruh warga negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Merayakan terbebasnya dari puluhan dan bahkan ratusan tahun dari tangan penjajahan bangsa asing yaitu Belanda dan Jepang.
Seperti biasanya atau dari tahun ke tahun selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan bahkan perlombaan. Dan pada acara peringatan perayaan HUT RI ke 81 tahun 2026, masyarakat Indonesia menyambutnya dengan gembira. Hal tersebut terlihat dengan telah dipasangnya umbul-umbul, dan bendera yang sudah berkibar dimana-mana. Hiasan demi hiasan dipamerkan warga dengan suka rela, pemasangan bendera kecil membentang di jalanan. Hal itu dilakukan demi menyambut dan memeriahkan HUT RI ke 81 tahun 2026.
Namun di tengah-tengah gemerlap kegemberiaan dalam merayakan HUT RI ke-81, masih mengisahkan lukisan kehidupan yang sulit dan getir dari sejumlah besar masyarakat, terkhusus di daerah-daerah terpencil karena ketidakberdayaan dan keterbatasan masalah ekonomi. “Ekonomi sedang tidak baik-baik”. Itulah sebutan yang paling tepat bagi mereka warga berpenghasilan pas-pasan yang senantiasa berharap penuh bisa hidup dan sejahtera.
Sejumlah besar masyarakat, khususnya warga kecil tersebut ‘mengeluhkan’ keluhan mereka atas himpitan ekonomi yang menjadikan mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah perekonomian Indonesia yang tidak baik-baik saat ini. Bahkan diperparah lagi dengan harga-harga sejumlah barang kebutuhan yang terus merangkak naik (ganti harga) tanpa mengenal turun, serta pemerintah saat ini yang terus menggenjot pajak dan pajak demi meningkatkan pemasukan negara. Naiknya harga-harga atau yang dijuluki masyarakat ganti harga karena para pemilik outlet, toko atau gerai Mall mengganti harganya yang lama-lama, membuat rakyat tidak sanggup untuk membelinya.
Kalau harga sandang, rakyat kecil tidak begitu peduli, karena bisa ditunda untuk memiliknya. Tapi bahan pangan yang sehari-hari harus ada, demikian juga biaya anak sekolah tidak bisa ditunda.
Coba saja, harga telur, harga beras, minyak goreng, gas, sayuran dan kelengkapannya, tetap tidak stabil. Karena harga tinggi, sudah terhempit atas harga dan tetap harus disediakan oleh Ibu Rumah Tangga, sudah mulai memperkecil makanan. Contoh biaya makan rakyat kecil dengan ikan, sekarang hanya tahu tempe dan ukurannya diperkecil agar satu keluarga bisa kebagian yang ada di dapur.
Paling terpukul adalah biaya biaya transport anak sekolah dan sekedar jajannya.
“Kalau biaya jajan bisa diirit dari yang biasa Rp.20 ribu untuk SLTA sekarang jadi Rp.10 ribu. Tapi untuk transportasi tidak bisa diirit, Paling si orang tua hanya memaksakan putra putrinya dengan jalan kaki ke sekolah dan begitu juga pulangnya,”.
Rakyat kecil belum “Merdeka”dari sisi ekonomi dan sementara sang Kepala Keluarga juga belum bisa Merdeka dari pendapatan atau upah. Padahal, biaya yang harus dikeluarkan sudah tidak bisa diirit atau diperkecil.
Sehingga, muncul jeritan bahkan caci makian walau tidak terdengar tapi muncul dikumandangkan dengan suara pelan. “Kapan Rakyat Kecil Bisa Merdeka dari Sisi Ekonomi”.
“Mana itu Ekonomi Kerakyatan” “Mana janji-janji saat Kampanye”. “Siapa yang salah hingga Rakyat Kecil Tidak bisa Merdeka dari Himpitan Ekonomi”
Rakyat kecil sudah berusaha untuk mendapatkan pendapatan tambahan tapi karena harga-harga terus diganti oleh pemilik wewenang, yang tidak bisa dihambat dan harus diterima apa ucapan sang kasir atau pedagang akan harga.
“Kami sudah berdoa menurut keyakinan tapi toh tetap tidak bisa terbebas dari tekanan maupun himpitan serta penjajahan Ekonomi” Rakyat Kecil Belum Merdeka!!!*** (Tob)
About The Author
