Jakarta, hariandialog.co.id.- Rencana penambahan modal PT Bank
Tabungan Negara Tbk (BBTN) masih belum jelas. Pasalnya, pemerintah
masih mengevaluasi kembali keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN)
sebesar Rp 2,98 triliun untuk bank spesialis kredit sektor perumahan
tersebut di tahun ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso mengatakan, keputusan tersebut telah dibahas
dalam rapat Komite Privatisasi BUMN pada Rabu (10/8). Sementara PMN
untuk Garuda dan Waskita dipastikan akan dicairkan. “BTN masih perlu
dievaluasi lagi. Ada beberapa yang memang ini lagi dievaluasi lagi.
Ini kan rapat komite privatisasi BUMN,” tutur Susiwijono.
Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo
mengatakan, dukungan PMN tersebut diperlukan untuk meningkatkan
kemampuan BTN dalam membantu pemerintah menurunkan selisih antara
kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah atau backlog di Tanah Air.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.
Komisi VI DPR telah menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) untuk memberikan PMN sebesar Rp 2,98 triliun pada BTN
tahun ini. Menurut hitungan bank ini, setiap penambahan modal sebesar
Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran
kredit sekitar Rp 12 triliun.
Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham
pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat
perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.
Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa dileverage ke
dalam penyaluran kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat
dengan mengalikan Rp 4,9 triliun dengan Rp 12 triliun. “Tambahan PMN
akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN,
BTN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat. Sementara pemerintah
punya program sejuta rumah,” jelas Haru seperti ditulis kontan.
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah
harus hadir untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus penyediaan
rumah bagi MBR.
Menurutnya, program rumah subsidi belum cukup untuk
mengurangi angka tersebut, tetapi juga harus melakukan penguatan
kepada bank yang fokus pada sektor properti. “Peran bank ini vital
karena dapat membiayai proyek perumahan subsidi hingga menyediakan KPR
subsidi, baik dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan
(FLPP) maupun subsidi bunga kredit. Sementara saat ini hanya BTN yang
fokus ke perumahan MBR, bank lain lebih memilih ke perumahan menengah
ke atas,” Piter, Jumat (12/8). (diah)
About The Author
