Jakarta, hariandialog.co.id.– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada
Selasa (30/8/2022). Rakor tersebut digelar secara hybrid, yaitu tatap
muka secara terbatas di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat
Kemendagri, Jakarta Pusat.
Sementara secara daring dilaksanaan melalui aplikasi Zoom Meeting dan
disiarkan melalui akun Youtube Kemendagri RI.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
mengatakan, Rakor tersebut digelar dalam rangka merespons arahan
Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah-langkah preventif atas
dampak inflasi yang juga terjadi secara global. “Bapak Presiden dalam
berbagai kesempatan menyampaikan tentang perlunya kita melakukan
langkah-langkah yang antisipatif untuk menangani inflasi,” kata
Mendagri saat membuka dan memandu dimulainya Rakor Pengendalian
Inflasi Daerah.
Dia juga menjelaskan, perlunya gerakan secara sinergis
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar inflasi
tidak berdampak pada sektor lainnya.
Pasalnya, di negara-negara yang mencatatkan inflasi
tinggi atau hiperinflasi, hal tersebut berdampak pada terjadinya
krisis sosial, pengangguran, penduduk yang makin miskin, dan krisis
keamanan, bahkan akhirnya krisis politik. Karenanya, langkah-langkah
integratif antara pemerintah pusat dan Pemda penting dilakukan. “Kita
tidak menginginkan efek domino tersebut terjadi, karena bila terjadi
krisis sosial, keamanan, dan politik itu akan membuat negara menjadi
mundur, bukan menjadi maju,” tukasnya seperti ditulis indonwes.
Adapun Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut menghadirkan
sejumlah narasumber yang hadir secara tatap muka maupun daring.
Narasumber tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan,
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul
Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia yang diwakili Deputi Gubernur
BI Dody Budi Waluyo.
Selain itu, acara tersebut juga menghadirkan narasumber
lainnya dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial,
BPKP, dan perwakilan dari Bareskrim Polri. (pitta)
About The Author
