Jakarta, hariandialog.co.id.– Sekretariat Nasional Forum Indonesia
untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mencatat ada 39 pejabat di
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merangkap jabatan sebagai komisaris di
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak usahanya.
Tim Advokasi dan Kampanye Seknas Fitra Gulfino Guevarrato
mengatakan rangkap jabatan dilakukan oleh pejabat Kemenkeu eselon I
dan II, atau mulai dari wakil menteri hingga kepala biro di institusi
tersebut. “Pantauan Seknas Fitra setidaknya 39 pegawai Kemenkeu
dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi
Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN,” kata Fino dalam
keterangan tertulis, dikutip Senin (6/3/2023).
Adanya fokus kerja yang bercabang akibat pejabatnya
rangkap jabatan dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja BUMN yang
diawasi termasuk Kemenkeu. Pasalnya instansi pengelola keuangan di
Indonesia itu memiliki peran penting dan vital. “Kementerian Keuangan
memiliki fungsi yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan negara:
mengelola pendapatan negara termasuk pajak, merumuskan kebijakan
fiskal, mengelola aset negara dan banyak lainnya. Dalam menjalankan
fungsinya, Kemenkeu harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan
berkompeten pada bidangnya. Dengan tugas yang berat dan penting, maka
diperlukan fokus kinerja yang baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, pejabat yang rangkap jabatan juga berindikasi
rangkap penghasilan karena yang bersangkutan masih aktif menjabat
secara struktural. Berdasarkan temuan Seknas Fitra, penghasilan
sebagai komisaris BUMN sangat fantastis hingga melebihi gaji sebagai
pejabat di Kemenkeu. “Temuan tersebut mengindikasikan bahwa BUMN
tidak hanya diperas oleh kepentingan politik, namun juga diperas oleh
aparatur negara yang berkamuflase sebagai pengawas,” tuturnya.
Berikut 39 pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan sebagai komisaris
berdasarkan data Seknas Fitra:
1. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara : Wakil Komisaris Utama PT
PLN (Persero)
2. Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi : Komisaris PT Pertamina (Persero)
3. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata : Komisaris PT Telkom
4. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo : Komisaris PT SMI
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani : Komisaris BNI
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban : Komisaris Bank Mandiri
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti: Komisaris
PT Semen Indonesia Group
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman : Komisioner
Lembaga Simpan Pinjam (Bukan BUMN)
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh : Komisaris PT
Penjamin dan Infrastruktur
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu :
Komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto :
Komisaris BTN
12. Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi
Informasi, Sudarto : Komisaris Pegadaian
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto :
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti : Komisaris
Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal : Komisaris PT
Indonesia Infrastructure Finance
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya : Komisaris PT Biofarma
17. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widiyani
Wahyuningdyah : Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
18. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, R. Wiwin Istanti : Komisaris PTPN 7
19. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Ari Wahyuni :
Komisaris Jamkrindo
20. Kepala Biro Hukum, Arief Wibisono : Wakil Presiden Komisaris PT
PON (Petra Oxo Nusantara)
21. Kepala Biro Advokasi, Tio Serepina Siahaan : Komisaris Utama PT
Geodipa Energi
22. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Rukijo : Komisaris PT Mass Rapid
Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
23. Kepala Biro Umum, Sugeng Wardoyo : Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Hidayat Amir :
Komisaris PT Angkasa Pura I
25. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Agung
Kuswandono : Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Rofyanto Kurniawan : Komisaris PT ASABRI
27. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Chalimah
Pujiastuti : Komisaris PT POS
28. Sekretaris DJKN, Dedy Syarif Usman : Komisaris PT Waskita Karya TBK
29. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Encep
Sudarwan : Komisaris Askrindo
30. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani :
Komisaris Indonesia Re
31. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan
Sunarjo : Komisaris PT Surveyor Indonesia
32. Direktur Sistem Penganggaran, Lisbon Sirait : Anggota Dewan
Pengawas LLP-KUKM
33. Inspektur V, Sudarso : Komisaris PT Barata Indonesia
34. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirizal Nur : Komisaris Indosat
35. Direktur Lelang, Joko Prihanto : Komisaris PT Karabha Digdaya (bukan BUMN)
36. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mariatul Aini
: Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
37. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer, Bhimantara Widyajala :
Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
38. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan :
Komisaris PT Geo Dipa Energi
39. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Adi Budiarso :
Komisaris PT SUCOFINDO. (okzn/tob).
About The Author
