Jakarta, hariandialog.co.id.- — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per
tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi,
hingga pelaku UMKM lokal.
Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan
Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk
membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan
Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG
diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan
berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.
Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai
terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu
belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah. “Banyak petani,
peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung
secara optimal ke dalam rantai pasok,” ujar Luhut melalui unggahan di
akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).
Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum
mengalir ke UMKM hingga petani?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action
Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat
ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana
anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat
hulu.
Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah,
kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai
distribusi. “Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada
desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan
anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan,”
ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang
menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi
tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar,
distributor hingga kontraktor pengadaan. “Akibatnya, meskipun anggaran
untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke
produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi
langsung ke dalam rantai pasok program tersebut,” katanya, tulis cnni.
(Qiqi-01)
About The Author
