Jakarta, hariandialog.co.id.- Direktur Utama Pertamina, Nicke
Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah
Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar
sore ini Minggu (30/07). Pada sidak ini Nicke menyampaikan akan
menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 kg
tidak sesuai dengan aturan.
Nicke menyampaikan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg
terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan. Sehingga
sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat
untuk menghindari kelangkaan. “Tadi saat sidak ada kejadian yang
menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal
jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini
bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop,
ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita
awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera
dilaporkan ke 135,” ujar Nicke dalam keterangannya.
Lebih lanjut Nicke menjelaskan bahwa proses penjualan yang
sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual
sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. “Secara sistem
seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah
jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali
ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan
suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” lanjut Nicke.
Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang
menjual LPG Subsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk
menindaknya. “Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga
membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur
betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati
oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Nicke tulis dtc.
Lebih lanjut Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat
untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya
adalah untuk masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong masyarakat
untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu
pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota,
dan prioritas bagi masyarakat yang berhak. “Registrasi di Bali ini
sudah 94% termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini
akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina
mempertanggungjawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” tutup
Nicke. (pitta)
About The Author
