Ingin Ada Pengaturan Soal Sumber Biaya Parpol
Jakarta, hariandialog.co.id.- Bakal calon presiden Anies Baswedan
ingin ada pengaturan soal sumber pembiayaan partai politik. Menurut
dia, selama ini belum ada yang menyentuh hal tersebut. “Ada satu hal
yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini
pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh,” kata Anies dalam
Indonesia Leaders Talk yang ditayangkan YouTube Universitas
Hasanuddin, Minggu (24-09-2023).
Ia mengatakan sama seperti universitas, parpol juga perlu
ongkos untuk operasional. Namun, kata Anies, selama ini banyak pihak
yang tidak peduli dari mana asal duit yang dimiliki parpol. “Dalam
kenyataannya, menjalankan universitas, Pak Rektor tahu persis,
ongkosnya jelas, tenaga admin, listrik, airnya, itu ada. Kita saat ini
menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita
enggak mau peduli, bagaimana mereka harus menutup biayanya,” ucapnya.
Anies berpandangan harus ada pembaruan atau reformasi agar
partai politik bisa beroperasi dengan sehat. Artinya, kader partai
yang jadi pejabat publik tak memainkan anggaran belanja daerah atau
negara. “Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai
politik bisa beroperasi dengan sehat, dan tidak menugaskan wali kota,
bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan ‘fundraising’ lewat APBD
dan APBN,” kata dia.
Menurut dia, fenomena “fundraising” atau penggalangan dana
itu terjadi karena kader-kader yang mendapat jabatan juga ditugaskan
untuk membiayai partai. Anies mengatakan selama ini banyak yang tutup
mata dengan kenyataan tersebut. “Kita ramai-ramai tutup mata seakan
akan partai enggak perlu biaya. Enggak bisa, partai itu harus bayar
listrik, bayar telepon, bayar staf. Bayar air, itu fakta,” katanya
tulis cnni.
“Selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius,
dan political financing, party financing is nothing new, di semua
negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah kita harus masuk ke
wilayah itu,” tambahnya. (dika)
About The Author
