Jakarta, hariandialog.co.id.– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
mengungkapkan pegawai honorer di daerah banyak diisi oleh tim sukses
pejabat yang memenangkan Pilkada. Hal ini yang membuat porsinya gemuk
dan menghabiskan banyak anggaran.
Menurut Tito, masih banyak daerah yang merekrut tenaga honorer
bukan berdasarkan keahlian atau kebutuhan, tapi rekomendasi pejabat
yang terpilih. “Kenapa kadang-kadang yang repot itu, terutama honorer.
Honorer ini banyak, ada 3 ya, ada yang skill itu pendidikan,
kesehatan, terutama ya, dokter, bidan, fine lah. Tapi yang tenaga umum
itu tim sukses. Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga
honorer,” ujarnya di Gedung Kemenkeu, Selasa (24-9-2024).
Akibatnya, daerah tersebut tak bisa maju dan hanya
mengandalkan transfer dari pemerintah pusat saja. Sebab, SDM nya tak
berkualitas sehingga tak bisa menghasilkan pemasukan secara mandiri.
“Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang. Kan repot,” imbuhnya.
Bahkan, kata Tito, saat pejabat yang membawa timses berakhir
masa kerjanya, pegawainya tidak ikut dibawa. Alhasil terjadi
penumpukan dengan gerombolan yang baru. “Nanti kalau ganti kepala
daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap
ada, diberhentikan mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang
baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” jelasnya tulis cnni
Karenanya, ia berencana untuk mengatur porsi honorer di setiap
pemda. Tujuannya, untuk mengurangi anggaran pemda yang paling besar
untuk belanja pegawai sehingga transfer dari pusat betul-betul memberi
manfaat bagi warganya. “Kalau pendapat saya perlu diatur. Nanti harus
dibicarakan, tiap daerah butuhnya beda. Itu harus dibicarakan supaya
nyetop ini,” pungkas Tito. (pitta-01)
About The Author
