Jakarta, hariandialog.co.id.- Pemerintah telah menyerahkan Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi I DPR RI terkait revisi UU
TNI. Koalisi Masyarakat Sipil tetap menolak keras RUU ini karena masih
mengandung pasal bermasalah.
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari SETARA Institute, Imparsial,
Elsam, WALHI, Kontras hingga YLBHI. Koalisi menilai subtansi RUU TNI
masih mengandung pasal bermasalah. Salah satunya terkait perluasan
jabatan di Kejagung dan Kementerian Kelautan.
“Secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah.
Pertama, perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tepat dan ini jelas
merupakan bentuk dwifungsi TNI,” kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam
keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).
Koalisi menjelaskan perluasan jabatan ini tidak tepat karena
fungsi TNI sebagai alat pertahanan. Sedangkan Kejaksaan fungsinya
aparat penegak hukum. “Untuk di kantor Kejaksaan Agung, penempatan ini
tidaklah tepat karena fungsi TNI sejatinya sebagai alat pertahanan
negara, sementara Kejaksaan fungsinya adalah sebagai aparat penegak
hukum,” lanjutnya.
Koalisi juga menyoroti penambahan tugas operasi militer seperti
masalah narkoba. Hal ini dinilai berlebihan. “Selain itu, penambahan
tugas operasi militer selain perang yang meluas seperti menangani
masalah narkotika adalah terlalu berlebihan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Koalisi secara tegas menolak DIM RUU TNI yang telah
diserahkan ke DPR. Sebab, pasalnya masih mengembalikan Dwi Fungsi TNI.
“Koalisi menolak DIM RUU TNI yang disampaikan pemerintah ke DPR
karena masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan
mengembalikan Dwi Fungsi TNI dan militerisme di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) kepada Komisi I DPR RI terkait revisi UU TNI. Anggota Komisi I
DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyebut ada beberapa usulan pasal
krusial yang perlu dibahas Panja RUU TNI.
Hasanuddin mengungkap, ada tiga pasal yang menarik perhatian. Di
antaranya Pasal 7, Pasal 47 dan Pasal 53.
“Pasal 7 misalnya, soal operasi militer selain perang ada penambahan
ayat, dari 14 menjadi 17 ayat,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan,
Selasa (11/3/2025).
Dalam penambahan ayat ini, ayat 15 berbunyi ‘membantu pemerintah dalam
upaya menanggulangi ancaman siber’. Sedangkan ayat 16 berbunyi
‘membantu pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta
kepentingan nasional di luar negeri’.
“Sementara, ayat 17 berbunyi ‘membantu pemerintah dalam penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, precursor, dan zat adiktif lainnya,”
katanya.
Selain itu, untuk pasal 47 ayat 1 dijelaskan prajurit menduduki
jabatan sipil bisa pensiun dini atau mengundurkan diri. Sedangkan ayat
2, mengatur prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil yang
sebelumnya hanya di 10 kementerian atau lembaga dalam DIM baru ini
menjadi 15.
“Lima penambahan ini adalah Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan
Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, dan Kejaksaan.
Kelimanya diatur dengan Undang Undang,” jelasnya, tulis dtc.
(bagus-01)
About The Author
