Jakarta,hariandialog.co.id.-Dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di-“bongkar” (diungkap) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus). Kasus korupsi tersebut terkait dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Menurut Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Imanuel Ginting kepada wartawan, Jumat (14/3/2025), atas penyidikan kasus di Kementerian Komdigi itu dilakukan setelah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra menerbitkan surat perintah penyidikan (sprintdik) Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.
Ditambahkan, Kasi Intel ini,bahwa pada hari yang sama, Kajari Jakpus juga menerbitkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan kepada Tim Penyidik untuk menggeledah di beberapa tempat.
Masih menurut Bani Imanuel Ginting, tempat-tempat yang digeledah ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor dan juga di Tangerang Selatan. “Pada saat penggeledahan, penyidik menyita sejumah barang-bukti,” terangnya.
Diantara barang bukti yang disita tersebut, seperti; dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik. “Dan juga barang-bukti lainnya yang patut diduga berhubungan dengan kasus tersebut,” jelasnya.
Sementara kasus posisi terjadinya dugaan korupsi tersebut, menurut Bani Imanuel Ginting, dimana pada tahun 2020 hingga2024 Kementerian Kominfo melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan pada PDNS dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar.
Namun, kata Bani, dalam pelaksanaannya tahun 2020 diketahui pejabat dari Kominfo bersama dari perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60.378.450.000.
Kemudian, ujarnya, pada tahun 2021 kembali perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 102.671.346.360. “Sedangkan di tahun 2022 kembali terjadi pengkondisian untuk memenangkan perusahaan yang sama,” ujarnya.
Caranya, ucap Bani, dengan menghilangkan persyaratan tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat terpilih sebagai pelaksana kegiatan dengan nilai kontrak Rp 188.900.000.000.
“ Juga perusahaan yang sama di tahun 2023 dan 2024 ditetapkan kembali sebagai pemenang pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak tahun 2023 senilai Rp 350.959.942.158 dan tahun 2024 senilai Rp 256.575.442.952,” ujarnya.
Adapun, kata dia, perusahaan tersebut dalam pengadaan barang/jasa yang telah dikondisikan bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301.
“Akibat tidak dimasukkannya pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran. Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia,” ujarnya.
Meskipun anggaran pengadaan PDSN menghabiskan total sebesar Rp959 miliar, tetapi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hanya mewajibkan pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN), bukan PDNS serta tidak dilindunginya keseluruhan data sesua , kata Bani Imanuel Ginting.
“Terkait dugaan korupsi terhadap proyek tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah,”jelas Bani. (Het)
About The Author
