Jakarta, hariandialog.co.id. – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari
Jakpus) teryata tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang
dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.
Kasus ini diduga merugikan negara ratusan miliar.
“Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra,
S.H., M.H. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan
sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara
tersebut,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam
keterangannya pers tertulisnya, Jumat, 14 Maret 2025.
Bani menerangkan kasus ini bermula pada 2020, di mana saat
itu Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958
miliar. Dalam prosesnya, kata Bani, ada dugaan pengkondisian pemenang
kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta yakni PT
Aplikanusa Lintasarta (AL). “Pada tahun 2020 sampai dengan 2024
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan
barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar, dalam pelaksanaannya tahun
2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan
swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT. AL,” kata Bani.
Seperti diketahui, saat ini Kominfo sudah berganti nama
menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pengkondisian
ini disebut Bani berlangsung selama 5 tahun. Berikut rinciannya:
– 2020
Terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta
melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT.AL dengan nilai kontrak
Rp 60.378.450.000.
– 2021
Perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp
102.671.346.360.
– 2022
Terdapat adanya pengkondisian lagi antara pejabat di Kominfo dengan
perusahaan PT AL untuk memenangkan perusahaan yang sama dengan cara
menghilangkan persyaratan tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat
terpilih sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp
188.900.000.000.
– 2023
Memenangkan pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak senilai Rp
350.959.942.158.
-2024
Pada 2024, ada nilai kontrak senilai Rp 256.575.442.952, di mana
perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi
persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301.
Bani mengatakan proyek ini tidak memasukkan pertimbangan
kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat
penawaran. Hingga, pada Juni 2024, terjadi serangan ransomware yang
mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya
data diri penduduk Indonesia. “Akibat dari tidak dimasukkannya
pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai
syarat penawaran, sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware
yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan
tereksposenya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran
pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih
dari Rp 959.485.181.470,” kata Bani.
Bani mengungkap pelaksaaan PDSN ini telah menelan biaya Rp
959 miliar. Akan tetapi, katanya, pelaksanaannya tidak sesuai dengan
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. “Tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membangun Pusat Data
Nasional (PDN) dan bukan PDNS serta tidak dilindunginya keseluruhan
data sesuai dengan BSSN,” lanjut Bani.
Jaksa juga telah menggeledah beberapa lokasi di Jakarta
Pusat, Jakarta Selatan, Bogor hingga Tangerang Selatan terkait kasus
ini. Dari penggeledahan itu, jaksa menyita mobil, uang, dokumen,
bangunan hingga barang elektronik. “Atas dugaan tindak pidana korupsi
tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam
jumlah ratusan miliar,” kata Bani, tulis dtc. (fatur-01).
About The Author
