Jakarta, hariandialog.co.id. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
akhirnya angkat bicara terkait kasus mega korupsi di tubuh Pertamina
yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina
periode 2019-2024, mengungkapkan bahwa dirinya siap dipanggil oleh
Kejagung jika diperlukan dalam proses penyelidikan.
Ahok merasa senang hati jika pemanggilan tersebut benar
terjadi, mengingat ia memiliki bukti rekaman dan notulen rapat selama
di Pertamina sebagai komisaris
Ahok juga mengaku bahwa rekaman tersebut bisa menjadi bukti
bagaimana Pertamina, perusahaan migas terbesar di Indonesia,
menjalankan operasionalnya.
Ahok menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah mencurigai
gerak-gerik para direksi utama Pertamina, khususnya dalam hal
pengelolaan yang tidak transparan.
Ia merasa heran kenapa Petral, yang dulu dibubarkan karena
dianggap sarang mafia, justru orang-orangnya kembali diangkat menjadi
direktur di perusahaan patra niaga. “Petral dibubarkan, kenapa orang
Petral jadi Dirut Patra Niaga? Tanyakan saja kepada Menteri BUMN,”
tegas Ahok dalam wawancara yang tayang pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Ahok juga menyebutkan adanya kemungkinan permainan di balik
pemecatan direktur PT Niaga, yang ia duga tidak mau menandatangani
pengadaan aditif yang mencurigakan.
Ia mengungkapkan bahwa masalah besar bermula dari pengadaan
aditif untuk produk Pertamax yang akhirnya menjadi bagian dari kasus
pengoplosan.
Aditif ini digunakan oleh Pertamina untuk meningkatkan
performa mesin kendaraan, namun banyak pihak yang menduga ada hal-hal
tidak beres dalam pengadaan ini.
Ahok mendengar adanya oknum di Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang menjadi ‘backing’ bagi Pertamina dalam membeli aditif
tersebut dengan cara yang tidak sah.
Meskipun Ahok telah memberikan arahan untuk tidak melakukan
pengadaan terpisah, ternyata praktek yang mencurigakan tetap
berlangsung.
Ahok juga menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak memiliki
wewenang sebagai Komisaris Utama untuk memecat, ia tetap bisa
mengawasi dan memberikan peringatan.
Sebagai solusi, Ahok menyarankan pemerintah untuk
menggunakan sistem e-katalog yang dikelola oleh LKPP untuk memantau
dan mengatasi mafia migas di Indonesia, strategi. (bing-01).
About The Author
