Jakarta,hariandialog.co.id- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberikan
apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut
kasus korupsi di tubuh Pertamina.
Mahfud menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik
dalam menangani kasus tersebut. “Kejaksaan Agung tidak akan seberani
itu kalau tidak dapat izin dari presiden. Maka saya apresiasi presiden
membiarkan Kejaksaan Agung bekerja,” ujar Mahfud saat menghadiri
seminar hukum yang diadakan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta
di Solo, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025.
Menurutnya, terlepas dari berbagai motif yang mungkin ada di
balik pengungkapan kasus tersebut, yang paling penting adalah hukum
dapat ditegakkan dengan baik. “Apapun motifnya, kalau ada motif
politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu,” tambahnya.
Mahfud juga menilai bahwa selama ini Kejagung selalu
mendapatkan penilaian terbaik, terutama jika diberikan kesempatan
untuk bekerja secara optimal.
Sejak 2022 hingga 2024, kinerja Kejagung pun terus
menunjukkan peningkatan yang signifikan. “Kejaksaan Agung itu selalu
mendapat penilaian terbaik. Asal dilindungi dan diberi peluang oleh
atas untuk melakukan tindakan,” ungkapnya.
Mahfud juga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan
Kejagung dalam kasus ini merupakan awal dari tindakan-tindakan
berikutnya yang perlu dilakukan oleh presiden. “Itu permulaan dari
langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh
presiden. Kita tunggu,” imbuhnya.
Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak terus berpikir
buruk terhadap pemerintah, karena pengungkapan kasus ini menunjukkan
bahwa pemerintah benar-benar bekerja.
“Apalagi sekarang ini Kejagung sudah bisa masuk menangkap Dirjen di
Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM, macam-macam yang sudah
dilakukan Kejagung, kita apresiasi,” lanjutnya.
Selain itu, Mahfud berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Kepolisian dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi tanpa
adanya persaingan antar lembaga.
“KPK dan Kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergi, bukan
rebutan atau bersaing. Sinergi saja bahwa semuanya ingin memberantas
korupsi,” tuturnya.
Kasus dugaan mega korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan
kerugian negara hingga Rp 968,5 triliun terus mengungkapkan
fakta-fakta baru.
Selain perhitungan ulang atas total kerugian dalam satu tahun yang
mencapai angka fantastis, Kejaksaan Agung juga berhasil
mengidentifikasi pihak yang pertama kali menggiring pengungkapan kasus
ini.
Kasus ini diduga melibatkan tujuh pejabat aktif PT Pertamina Patra
Niaga yang kini tengah menjalani proses hukum.
Dalam keterangan pers-nya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)
Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bagaimana kasus dugaan
korupsi dalam tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga periode
2018-2023 pertama kali terungkap.
Penyelidikan yang terus berkembang menunjukkan bahwa skandal ini
merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia,
dengan dampak yang sangat luas terhadap perekonomian nasional.
Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini serta
memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan dimintai
pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku, tulis strategi.
(bing-01)
About The Author
