Jakarta, hariandialog.co.id.– – Masuknya Burhanuddin Abdullah Harahap
dan Andi Arief sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah daftar belasan orang
dekat Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto yang
mendapat jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau posisi
strategis di pemerintahan.
Burhanuddin ialah Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo
Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, sementara Andi
merupakan Politikus Partai Demokrat yang juga tergabung dalam Koalisi
Indonesia Maju, kumpulan partai politik pengusung Prabowo-Gibran.
Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute,
Herry Gunawan, mengatakan pengangkatan kedua orang itu melanggar
aturan. Herry berpendapat, pengangkatan politisi pengurus partai ini
bertentangan dengan aturan main yang dibuat Menteri BUMN Erick Thohir
yakni, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. “Menurut saya,
pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief mengabaikan soal
etis, bahkan cenderung nyerempet pelanggaran terhadap peraturan,” ujar
dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.
Bersama Burhanuddin Abdullah, saat ini ada lima pengurus Partai
Gerindra yang menjadi komisaris BUMN. Di antaranya ada Fauzi Baadila
di PT Pos Indonesia (Persero), Fuad Bawazir di PT Mineral Industri
Indonesia (Persero) atau MIND ID, Simon Aloysius Mantiri di PT
Pertamina (Persero), dan Felicitas Tallulembang di PT Bank Syariah
Indonesia Tbk.
Fauzi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara
Fuad, Simon, dan Felicitas menjabat anggota Dewan Pembina di partai
berlambang kepala burung garuda itu. Seperti Burhanuddin, keanggotaan
mereka disahkan Menkumham Yasonna Laoly melalui Keputusan Menkumham
Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020.
Pertengahan Juli lalu, Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil
menteri di Istana Negara, Jakarta, tepatnya pada Kamis, 18 Juli 2024.
Dua wakil menteri itu adalah keponakan dan mantan ajudan Prabowo,
yaitu Thomas Djiwandono dan Sudaryono. Jokowi melantik Thomas
Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, sedangkan Sudaryono sebagai
Wakil Menteri Pertanian.
Sejumlah Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendapat
kue jabatan ini. Grace Natalie, misalnya, pada 10 Juni 2024 masuk
jajaran komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Pengangkatan
Grace ini tak lama setelah ia didapuk menjadi Staf Khusus Presiden.
Eks kader PSI sekaligus staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara
Amany, juga menjadi komisaris independen Holding PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) sejak akhir 2023 lalu. Selain itu, ada juga Dini
Shanti Purwono. Dini adalah politikus PSI yang ditunjuk menjadi
Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.
Penunjukkan Dini terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) PGN untuk tahun buku 2020 yang digelar pada Senin, 3 Mei 2021.
Selain itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Condro Kirono juga
diangkat sebagai Komisaris Independen Pertamina. Condro adalah
purnawirawan Polri yang membantu Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
PT Pertamina (Persero) juga mengangkat Prabu Revolusi, salah satu
anggota TKN Prabowo-Gibran sebagai Komisaris Independen di
subholding-nya, PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI.
Tak hanya itu, istri Komandan TKN Pemilih Muda (TKN Fanta) Arief
Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, juga diangkat sebagai Komisaris
Independen di PT Pertamina Patra Niaga. TKN Fanta adalah salah satu
tim kampanye Prabowo-Gibran yang bertugas untuk menggaet pemilih muda.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika angkat bicara ihwal maraknya
kerabat Jokowi dan Prabowo yang diangkat menjadi komisaris BUMN.
Menurut dia, komisaris hendaknya merupakan orang berkompeten yang
diuji melalui proses seleksi.
Yeka menjelaskan, pengelolaan BUMN telah diatur melalui undang-undang.
Dia meminta perseroan mengikuti regulasi itu dalam pengangkatan
komisaris. “Harusnya yang jadi komisaris itu adalah orang-orang yang
memiliki kompetensi di sana,” ujar dia saat ditemui di kantor
Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024.
Yeka kemudian mempertanyakan apakah penunjukan Grace dan Tsamara telah
diuji melalui proses seleksi. Bila tidak diuji, kata dia, berarti ada
regulasi pemilihan yang dilanggar. Namun bila ternyata telah diuji dan
ternyata keduanya berkompeten, menurut dia tidak ada masalah. “Kita
lihat saja nanti performance perseroannya apkah lebih baik atau lebih
buruk. Kalau lebih buruk, berarti ini cerminan tata kelolanya yang
tidak lebih baik,” kata dia. (bing-01)
About The Author
