Jakarta, hariandialog.co.id.– Mayor Dedi Hasibuan, perwira menengah
TNIanggota Kodam I/Bukit Barisan ditahan Pusat Polisi Militer (Puspom)
TNI.
Penahanan Mayor Dedi bersama belasan prajurit TNI buntut
menggeruduk Markas Polrestabes Medan pada minggu lalu. “Benar
ditahan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda
(Laksda) TNI Julius Widjojono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Walaupun demikian, Kapuspen belum dapat menyebut penahanan dan
pemeriksaan itu terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran pidana.
Julius menyebut pemeriksaan terhadap Mayor Dedi masih berlangsung.
Mayor Dedi saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Undang-Undang pada
Satuan Hukum Kodam I/Bukit Barisan.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono selepas upacara pembaretan dan
penyematan brevet di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Senin (7/8),
menyampaikan dia memerintahkan langsung jajarannya untuk memanggil dan
memeriksa Mayor Hasibuan.
Yudo juga menginstruksikan Komandan Puspom TNI untuk mengawal
pemeriksaan tersebut.
Panglima, dalam kesempatan yang sama, menilai tindakan Mayor Dedi di
Polrestabes Medan kurang etis.
“Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu,” kata Panglima TNI.
Mayor Dedi Hasibuan bersama beberapa prajurit TNI lainnya datang ke
Markas Polrestabes Medan, Sabtu minggu lalu (5/8) untuk meminta
penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial ARH.
Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Hadi Wahyudi menjelaskan
kedatangan itu bertujuan untuk koordinasi.
“Iya betul, beliau hadir ke ruangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan
untuk berkoordinasi terkait permohonan penangguhan penahanan salah
seorang tersangka ARH merupakan keluarga dari Mayor Dedi Hasibuan,”
kata Hadi dalam siaran resminya, Minggu (6/8).
Dia mengatakan kedatangan itu merupakan peristiwa yang biasa.
“Kami, TNI-Polri solid, setiap hal selalu dikoordinasikan dengan baik.
Bahwa tugas Polri sebagai pelayan kepada semua pihak,” kata dia tulis
jpnn.
Kedatangan Mayor Dedi itu yang rekamannya dapat ditemukan di beberapa
media lokal dan media nasional, menjadi sorotan beberapa pihak,
termasuk di antaranya Ketua Komisi I DPR RI dan Koalisi Masyarakat
Sipil. (red01)
About The Author
