By dialog Jakarta, hariandialog.co.id. CEO Badan Penanaman Investasi (BPI)
Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan sebanyak
844 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi bergabung dengan lembaga
tersebut. “Sejak 21 Maret, seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini sudah
resmi menjadi bagian dari Danantara Indonesia,” kata Rosan dalam
Townhall Danantara di JCC Senayan Jakarta, Senin, 28 April 2025.
Rosan mengatakan pembentukan Danantara adalah penjabaran
Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan perekonomian disusun atas asas
kekeluargaan. Mekanisme pasar tetap dihormati, sambungnya, tetapi
negara juga berhak mengintervensi jika mekanisme pasar melenceng.
“Oleh sebab itu kehadiran Danantara adalah sebuah bentuk konkret
kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ke
depannya,” katanya.
Danantara secara resmi berdiri pada 24 Februari 2025. Badan
ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara
Rp15.978 triliun.
Rosan mengatakan menyatakan pemerintah berhasil mengantongi
investasi sebesar US$4 miliar atau setara Rp67 triliun dari Qatar.
Dana investasi itu didapat dari kesepakatan bersama antara
Danantara dan pemerintah Qatar lewat Qatar Investment Authoriy (QIA).
Kesepakatan itu telah dikonfirmasi Rosan dalam unggahan video terbaru
di media sosial bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
“Pak Anin, saya dikasih tahu sama KBRI ini kambing yang paling enak di
sini, apalagi makannya baru dapat investasi US$4 miliar, tambah nikmat
kita makannya,” ujar Rosan dalam video yang diunggah pada Kamis, 17
April 2025.
Disamping itu kata Rosan Roeslani aset negara di bawah
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti kawasan Gelora
Bung Karno (GBK) juga akan dikelola oleh lembaga tersebut.
Artinya, Danantara tak hanya mengelola aset BUMN. “Jadi GBK
dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau (Prabowo) akan
dimasukkan ke dalam Danantara,” kata Rosan usai ditemui di Town Hall
Meeting di JCC Senayan Jakarta, Senin, 28 April 2025
Rosan mengatakan nilai aset negara di bawah Kemensetneg
mencapai U$25 miliar pada tahun lalu atau setara Rp420 triliun (kurs
Rp16.812 per dolar AS). Nilai aset tersebut akan menambah nilai aset
BUMN yang akan dikelola atau assets under manajement (AUM) senilai
US$980 miliar atau Rp16,4 ribu triliun.
Dengan begitu, total nilai aset yang akan dikelola Danantara
akan mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp16,8 ribu triliun (asumsi
kurs Rp16.810), sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim kekayaan yang
akan dikelola oleh Danantara akan mencapai U$1 triliunan. “Kita hitung
aset-aset kita, ternyata kita ini kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan
Danantara akan tembus US$1 triliun,” ujarnya.
Prabowo meyakini apabila dana tersebut dapat dikelola dengan
baik maka nantinya akan memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk
negara dan masyarakat, tulis cnni.
Oleh sebab itu, dalam arahannya Prabowo mengaku telah
memerintahkan agar dana tersebut dikelola serta dijaga dengan baik dan
secara transparan. Ia meminta agar investasi juga dilakukan secara
ketat. “Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong
kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik,” tuturnya.
Sebelumnya sempat menjadi bahan perbincangan bahwaBadan
Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang
dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola investasi negara,
dikhawatirkan akan menjadi badan super karena tidak bisa diperiksa
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atak Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal itu tercantum dalam payung hukum Danantara lewat
Undang-Undang BUMN yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari 2025. Dalam beleid baru itu,
pemeriksaan laporan keuangan tahunan perusahaan dilakukan oleh akuntan
publik. Bagi perusahaan persero akuntan publik ditetapkan melalui
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sedangkan bagi perusahaan umum (Perum) akuntan publik ditetapkan oleh Menteri.
Ketentuan itu menimbulkan risiko pelemahan kewenangan penegak hukum
seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana
Alamsyah.
Namun sebaliknya, Rosan P. Roeslani memastikan badan baru
itu tak kebal hukum sehingga dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa
Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau
kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan
saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks
Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Rosan juga mengatakan, Danantara dapat diaudit BPK, terutama
untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik
(PSO). “Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada
PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena
semua itu ikut awasi kami,” kata Rosan.
Ia mengatakan, Danantara merupakan badan yang paling banyak
diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala melapor
langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. “Kami lapor langsung
kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang lebih tinggi lagi laporan
pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis
akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa
berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua
pihak dan seluruh perangkatnya,” kata Rosan Perkasa Roeslani.
Rosan mengatakan, Danantara punya sistem pengawasan berlapis. “Kami
mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan
Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau,
ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi
yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini
dengan baik dan benar,” kata Rosan
KPK Tawarkan Pendampingan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan
bahwa pihaknya terbuka untuk memberikan pendampingan dalam rangka
pencegahan korupsi kepada Danantara.
“Kalau pencegahan, seperti yang sudah dilakukan di banyak
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sepanjang dikoordinasikan
pasti akan ditindaklanjuti,” kata Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta,
Selasa.
Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau
sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih
dari 900 miliar dolar AS atau Rp14.600 triliun, dengan proyeksi dana
awal mencapai 20 miliar dolar AS (Rp326 triliun).
Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai chief executive
officer (CEO), dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria yang
masing-masing menjabat chief investment officer (CIO) dan chief
operating officer (COO).
Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua
Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan
Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota
Dewan Pengawas, tulis tempo. (tim-01).