Jakarta, hariandialog.co.id-
Pengamat hukum dan demokrasi Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyayangkan aksi penangkapan dua pengkritik pidato Presiden Prabowo Subianto terkait nuklir Iran.
Menurutnya, langkah tersebut berlebihan terhadap warga yang sebetulnya hanya ingin menyampaikan pandangannya terhadap apa yang dilakukan presiden.
Padahal, lanjutnya, seharusnya pemerintah lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya persuasif ketimbang represif. Cukup dengan meluruskan informasi yang menurut pemerintah salah. Kemudian, memberikan fakta yang sesuai dengan sudut pandang pemerintah.
“Karena peran pemerintah itu kan salah satunya adalah melakukan pendidikan politik dan hukum, selain juga hal-hal yang berkaitan untuk menjaga komitmen pada demokrasi,” ujarnya ketika ditemui seusai acara Perludem di Jakarta kemarin, 07-08-2026
Upaya represif yang berujung pemidanaan, dinilainya, akan semakin menguatkan stigma pemerintah yang enggan dikritik. Selain itu, pemerintah akan semakin terlihat membatasi ruang ekspresi, ruang berpendapat, dan ruang kritik publik.
Hanya Asumsi
Alasan penghasutan pun disebutnya hanya asumsi belaka. Sebuah asumsi yang terlalu didasari oleh ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Apalagi jika ini baru praduga akan terjadi tindak pidana, hal itu belum membuktikan apa pun.
“Nah, ini yang berbahaya. Kalau kekuasaan otoritas formal terlalu mudah mengatakan ada penghasutan, maka tafsir itu semua akan dikendalikan oleh tafsir kekuasaan,” jelasnya.
Atas tindakan pembungkaman dan kriminalisasi yang terus dilakukan aparat atau pemerintah ini, Titi khawatir tak hanya berimbas pada publik yang makin merasa terancam ketika mereka ingin menyampaikan ekspresi atau pandangan mereka.
Lebih dari itu, ketidakpercayaan dan kekecewaan publik ini bisa tereskalasi menjadi upaya keberatan dan protes yang lebih besar kalau tidak terus diperbaiki, tulis jawapos, (dika-01)
About The Author
