Batu Bara , hariandialog.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi atas laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (30/9/2025).
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Batu Bara, Bapak Syafrizal, SE, M.AP, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara, Bapak M. Safi’i, didampingi Wakil Ketua DPRD, Bapak Tengku Rodial.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap laporan Banggar terkait P-APBD 2025 dan sepakat untuk melanjutkannya menjadi Ranperda. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Wakil Bupati Bapak Syafrizal, Ketua DPRD Bapak M. Safi’i, dan Wakil Ketua DPRD Bapak Tengku Rodial.
Wakil Bupati Batu Bara, Bapak Syafrizal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batu Bara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi Kabupaten Batu Bara, yakni mewujudkan Batu Bara yang bahagia,” ujar Bapak Syafrizal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Ranperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025.
Bapak Syafrizal juga menekankan bahwa penyusunan P-APBD 2025 tetap mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan value for money, yakni penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi pada hasil.
“Kita menyadari masih banyak persoalan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Persoalan tersebut merupakan isu strategis yang perlu ditangani lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dengan disetujuinya Ranperda ini, P-APBD Tahun Anggaran 2025 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara.(Rr)
About The Author
