Depok, hariandialog.co.id
Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah
Seperti halnya wakil rakyat DPRD Kota Depok bersama Pemerintah Kota Depok menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (11/02).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra, menyampaikan hasil reses masa sidang pertama tahun 2022. Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, serta tujuh fraksi menyampaikan laporan hasil reses dari masing-masing Fraksi seperti, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Teuku Muhammad Yusufsyah Putra mengungkapkan, rapat paripurna ini digelar untuk menyampaikan hasil reses Anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah. “Jadi setelah kami melakukan reses di dapil masing-masing, kami banyak menyerap aspirasi. Inilah yang kami sampaikan ke Pemerintah Daerah,”ujarnya.
Teuku berharap, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat diakomodir sesuai kebutuhan warga.
Hasil reses DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah mengadakan kegiatan temu masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) masing- masing, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Menurut Ketua Fraksi PSK Moh Hafid Nasir, Kegiatan reses dilakukan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD, yakni Komisi A : Pemerintaha, Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi C : Bidang Pembangunan, Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Dari Fraksi PDIP Mengutarakan 3 kesepakatan dalam bidang pendidikan, yaitu :
- Pembangunan sekolah negeri SMP maupun SMA minimal ada satu disetiap kelurahan guna mengurangi permasalahan PPDB setiap tahunnya.
- Sepakat bahwa tidak ada lagi sekolah swasta menahan ijazah dikarenakan orangtua siswa belum melunasi biaya pendidikan sekolah tersebut.
- Masih terbatasnya PTM tetap menjadi perhatian pemerintah untuk membantu proses belajar siswa.(Riz)
