Jakarta, hariandialog.co.id. Harga barang di Indonesia akan naik 13%
imbas kenaikan harga BBM. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, kalangan pengusaha bakal melakukan
penyesuaian harga imbas kenaikan harga BBM.
Arsjad mengakui kenaikan BBM ini memang pastinya akan
menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi
dan logistik. Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga
akan terkerek naik. Menurutnya tidak ada cara lain untuk menanggung
konsekuensi ini bersama. “Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi
sebesar 4% pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk
sekitar 12-13% dari harga semula,” kata Arsjad dalam keterangan
tertulisnya dikutip Senin (12-09-2022).
Arsjad menjelaskan KADIN menghitung industri berskala besar
dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM
nonsubsidi. Namun, untuk skala UMKM tentu akan langsung menyesuaikan,
sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak
hingga permodalan.
Menurutnya dampak kenaikan harga BBM ini juga bakal
memengaruhi produktivitas perusahaan yang terancam mengalami
penurunan, jika dampaknya menggerus daya beli masyarakat. Sebab
masyarakat bakal mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan BBM.
Selain itu pemerintah juga diminta harus segera menyesuaikan upah
minimum untuk para pekerja/buruh karena otomatis ada pengeluaran yang
meningkat untuk konsumsi BBM. “Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa
BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada
penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah
minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak,” lanjutnya seperti
ditulis okzn.
Bos Kadin itu meminta pemerintah segera mengambil langkah
strategis dan mitigasi terkait inflasi dan belajar dari kenaikan BBM
yang lalu-lalu. Berdasarkan data BPS, dampak kenaikan harga BBM pada
2005 mendorong inflasi mencapai 17%. Sementara itu, saat kenaikan
harga BBM pada 2013 besaran inflasi 8,38% dan pada 2014 sebesar 8,36%.
“Saat ini, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat
rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera,
pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun
tahun ini. Itu sangat tepat,” pungkas Arsjad. (diah).
