Jakarta, hariandialog.co.id.- Sejumlah pihak mendorong agar
pengadaan impor 105 ribu pikap itu ditunda. Salah satunya, Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sudah berpesan kepada pemerintah agar
menunda terlebih dahulu rencana impor tersebut.
Ia mengatakan rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo
Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden
pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail
mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta
pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,”
ujar Dasco, Senin.
“Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty juga turut
menyoroti pengadaan tersebut. Ia mengingatkan aturan kewajiban
penggunaan produk dalam negeri, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Aturan itu
menegaskan, kementerian atau lembaga wajib mengutamakan produk dengan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% atau kombinasi TKDN
dan bobot manfaat perusahaan minimal 40% sehingga impor hanya dapat
dilakukan apabila produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya
tidak mencukupi.
Merujuk pernyataan Kementerian Perindustrian (Kemenperin),
industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan
pickup hingga sekitar 1 juta unit per tahun. Hal ini menunjukkan
secara volume industri dalam negeri masih mampu untuk memenuhi
kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda (4×2).
“Karena itu, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara
objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam
negeri dianggap tidak tersedia,” kata Evita dalam keterangan tertulis,
Sabtu (21/2/2026).
Sekjen Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi VI DPR Herman
Khaeron setuju dengan penundaan rencana impor mobil pikap dari India
untuk kegiatan operasional Koperasi Merah Putih. Herman mengatakan
pengadaan kendaraan tersebut tak pernah dibahas secara rinci di DPR.
“(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan
kualifikasinya apa,” kata Herman di kompleks parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (26/2/2026).
“Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari
India yang masing-masing jenis kendaraan 35 ribu kendaraan sehingga
berjumlah 105 ribu kendaraan dengan menyerap anggaran Rp 24,66
triliun,” sambungnya.
Dorongan juga muncul dari Ekonom Senior INDEF, Didik
Rachbini. Ia menilai jika besaran impor tersebut berpotensi menekan
neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran. menurutnya ,
sektor ekspor otomotif RI akan menjadi salah satu yang terdampak.
Didik juga mengatakan jika situasi ini nantinya akan mempengaruhi
basis produksi otomotif dalam negeri yang saat ini tengah diperkuat.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De
Sousa Mota pun buka suara soal dorongan penundaan impor pikap. Ia
mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan menunda impor 105.000
mobil pickup dari India.
“Karena saya ini kan BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah
dan taat kepada pemerintah di sini kan pasti kepada pemerintah dan
rakyat. Jadi kami hanya kami setia kepada negara dan rakyat, tidak
kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak,” ujar Joao di
Yoda Tower Jakarta, Selasa (24/2/2026), dilansir detikfinance.
“Selama negara berpihak, mendukung apa yang kami lakukan, akan kami
laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus
hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya,” sambungnya.
(bing-01)
About The Author
