Jakarta, hariandialog.co.id – Para kaum ibu rumah tangga khususnya yang suaminya berpenghasilan menengah kebawah, mengatakan belum merdeka. “Negara boleh merdeka dari penjajahan dan sudah sejak 78 tahun yang silam. Namun, rakyat belum merdeka dari harga-harga
khususnya kebutuhan pokok,” rangkuman pendapat dan ungkapan para kaum Ibu Rumah Tangga (IRT).
“Kita ini sepertinya dijajah oleh harga- harga kebutuhan pokok yang senantiasa tetap ‘menghantui’ membuat ketakutan akan uang kas alias isi dompet. Coba kita masih berpikiran seperti dua tiga hari yang lalu harga cabai Rp.30 per kilogram, eh hari ini sudah 55 ribu per kilogramnya,” kata Ibu Pittaloka, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Ternyata ungkapan Pittaloka yang sudah lama berstatus sebagai ibu rumah tangga dengan anak 3 orang, sama dengan Lindawati, IRT yang berdomisili di Depok Timur, Depok, Jawa Barat. “Kalau penjajahan kita masih diberi peluang untuk membela diri dengan senjata. Tapi sekarang kita melawan harga-harga sudah tidak punya senjata lagi, karena dompet sudah dikuras dengan kebutuhan lainnya. Jadi benar-benar sangat menyedihkan perang dengan kebutuhan sehari-hari ini terus naik dan naik,” aku Lindawati yang mengeluhkan harga bahan pokok yang mau dimasak naik terus sementara penghasilan hanya segitu-gitu.
Terus terang sambung Indriati warga Tambun, Bekasi, secara tidak disadari para kaum IRT, terkait harga semuanya sudah dinaikkan oleh distributor kebutuhan. Alasan para distributor dan para agen bahwa pemerintah menaikkan pajak dan pajak dan mau tidak mau masyarakat yang menanggung beban berat pajak dan pungutan lainnya. “Coba harga sabun baik untuk mencuci dan mandi sudah naik dengan bervariasi dari kenaikan Rp.2 hingga 3 ribu per item pembelanjaan. Odol gigi dan sikat tidak mau
ketinggalan. Jadi semua kebutuhan sehari-hari sudah naik dan ini tentu bagian penjajahan perekonomian,” ungkap Indriati.
Pemerintah dituding sebagai penyebab kenaikan harga-harga. “Dulu harga masih rendah tapi karena pemerintah melalui Pertamina dan Kementeri Keuangan atau apalah namanya manaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM. Otomatis harga kebutuhan naik dengan alasan biaya transport atau angkutan naik. Setelah itu, pemerintah berbaik hati menurunkan harga BBM, tapi harga-harga tetap dan tidak turun-turun. Jadi semuanya penjajahan perekonomian dilegalkan oleh pemerintah,” cetus Ani warga Tanjungpriuk, Jakarta Utara.
Sementara itu, Yanto warga Kabupaten Bekasi, tepatnya di Pulao Gebang, mengaku seperti ditekan alias lebih- lebih dari kelakuan penjajah dalam hidupnya. Buktinya, biaya tagihan air PAM Kabupaten Bekasi yang dibebankan masih sangat tinggi kepada dirinya yang hanya tinggal di perumahan
kecil biasa. “Ini namanya dijajah. Tagihan air oleh PAM yang dikelola Pemda Kabupaten Bekasi sungguh menembaknya sangat keras. Coba bila dilihat jumlah pemakaian dengan yang ditagih benar sama. Tapi apakah saya dan keluarga yang punya anak masih kecil-kecil harus dibebani biaya hingga Rp1,5 juta perbulan untuk tagihan air,” jelas Yanto yang mengaku sebagai pekerja tetap dan sambil sampingan sebagai teknisi cuci AC.
Herannya kata Nurbaiti warga Parung Bogor, tidak ada bantuan terhadap jajahan harga harga kebutuhan.”Yah semoga kaum Ibu Ibu sadar dan sadar untuk tidak berpihak pilihan buat partai – partai yang tidak peduli akan harga-harga. Coba yang ada sekarang ini kita saksikan di layar televisi hanya demo buruh terkait undang-undang cipta karya. Mana ada partai atau organisasi masyarakat yang peduli kaum IRT yang terus berjuang dengan dana atau uang seadanya dari gaji sang suami untuk
kebutuhan sehari-hari,” terang Nurbaiti dengan nada sedikit meninggi.
Perlu diketahui bahwa kenaikan harga-harga yang tidak mengenal turun setelah naik, sangatlah merepotkan keuangan karena harus menambah uang pengeluaran lebih dengan kebutuhan dan jumlahnya sama. Di tengah-tengan suasana ekonomi yang masih belum membaik, dan pendapatan yang stagnan atau tidak ada penambahan, maka naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, cukup membenani dan cukup membuat pusing kepala. (tim)
